Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait ‘pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI

Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait 'pelanggaran protokol kesehatan' di markas FPI

Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terkait gerombolan massa di markas Front Advokat Islam (FPI) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan muncul di Polda Metro Jakarta sekitar pukul 09. 45 WIB.

“Hari ini, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai warga negeri untuk memenuni undangan Polda, ” kata Anies Baswedan kepada kuli di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, dia menerima surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang saya dapat kemarin (Senin) 16 November, jam 14. 00 siang. ”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan surat klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta data terkait kerumunan massa pada kurang acara yang digelar pimpinan Depan Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pengumuman pemanggilan Anies Baswedan ini berbenturan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan sesudah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam bertemu pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan memberikan sanksi pada aparat keamanan yang tidak bisa bertindak tegas dalam menegakkan peraturan protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan

Mahfud MD selalu mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan perhelatan pernikahan anak pimpinan Front Advokat Islam (FPI), Rizieq Shihab dalam Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Daerah DKI Jakarta agar meminta pemangku acara itu mematuhi protokol kesehatan.

Di dalam Senin (16/11) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Dasar Tugas Penanganan Covis-19 untuk menangani tegas siapapun yang melanggar adat kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mempercakapkan laporan Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin.

Anies Baswedan

Pernyataan Presiden dan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan terhadap apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten negeri terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Kritikan itu menyebut pemerintah dianggap bersikap tebas pilih, utamanya saat menyikapi kira-kira acara keramaian yang digelar arahan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mereka menganggap pemerintah terkesan menelantarkan pelanggaran protokol kesehatan melalui pekerjaan kerumunan massa FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya di markas FPI di Jakarta, serta rancangan keramaian mereka di kawasan Ujung, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bersikap “basa-basi” saat memberikan denda kepada Rizieq Shihab karena telah melanggar protokol kesehatan.

Anies mengatakan sanksi itu disebutnya sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “serius” dalam menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan tersebut dicerminkan dengan aturan dan hukuman denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku, ” kata pendahuluan Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).

Berita ini akan terus dilengkapi.

About Author


Kenneth Sanders