Apakah Indonesia dan Asia bisa membantu krisis politik pada Myanmar, di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut?

apakah-indonesia-dan-asia-bisa-membantu-krisis-politik-di-myanmar-di-tengah-protes-anti-kudeta-yang-terus-berlanjut-11

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SDY 2020 – 2021.

  • Jonathan Head
  • Koresponden BBC News di Asia Tenggara

8 tanda yang lalu

Protesters making the three finger salute

Kedatangan Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk tadbir junta militer, Wunna Maung Lwin, ke Bangkok, Thailand, Rabu (24/02) lalu, menandai dimulainya upaya diplomatik dengan pelik untuk Asia Tenggara.

Apa-apa saja yang dibahas Maung Lwin masa bertemu Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu Thailand, tidak diumumkan ke jemaah.

Pembicaraan resmi pertama secara seorang anggota senior pemerintahan junta Myanmar juga berlaku begitu rumit.

Ketika ditanya tentang kontak itu, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha bahkan sampai tak bersedia mengkonfirmasi kontak tersebut benar-benar terjadi.

Untuk setiap negara yang memiliki kepentingan dengan status di Myanmar, krisis sudah kudeta militer memunculkan persoalan yang sangat amat suram.

Respons negara-negara dengan gaya militer dan ekonomi adikuasa menarik banyak perhatian. Hukuman dijatuhkan pemerintah Amerika Konsorsium. Uni Eropa juga pusat mempersiapkan sanksi untuk Myanmar.

Sementara itu, China melahirkan pernyataan diplomatis yang sebenarnya bisa ditebak. Mereka mendesak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Tetapi China mendukung pernyataan Jawatan Keamanan PBB versi perbaikan. Pernyataan itu tidak menyumpahi kudeta, tapi menyerukan penanggalan Aung San Suu Kyi dan agar prinsip demokrasi kembali ditegakkan di Myanmar.

Bagaimanapun, itu menunjukkan bahwa China tidak sepakat dengan kudeta yang berlaku.

Namun, baik AS & China tidak memiliki penuh opsi untuk turut memukul krisis di Myanmar.

Efek AS sudah berkurang dalam Asia Tenggara, jauh lebih rendah dibandingkan saat terakhir kali mereka menjatuhkan sanksi ekonomi yang masif kepada Myanmar pada dekade 1990-an.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di instrumen pencari lain

Namun sanksi memang melumpuhkan ekonomi Myanmar tersebut tidak terlalu mempengaruhi beragam keputusan dengan diambil pemerintahan junta periode itu.

Sanksi terbatas masa ini hanya menyerang pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam kudeta dan juga bisnis angkatan bersenjata Myanmar.

Namun sanksi itu pula tidak akan secara masif mengubah orang-orang yang kini berkuasa di Myanmar.

Kritis Myanmar terjadi pada masa-masa awal pemerintahan Joe Biden di AS, tepat ketika ia mulai merumuskan pendekatan baru terhadap kawasan Asia-Pasifik.

Formula yang disusun Biden itu seharusnya menekankan nilai-nilai demokrasi dan juga kerja sama dengan mitra di kawasan, antara lain sepuluh anggota ASEAN.

Meski begitu, seperti halnya China, ASEAN tidak akan menyetujui pendekatan berdasarkan sanksi dan kecaman terhadap junta militer Myanmar.

Langkah hati-hati China

China terlihat seperti pemenang dari kudeta di Myanmar. Mereka adalah negara adidaya yang bersedia bekerja sama dengan rezim baru serta terus memasok senjata dan modal investasi.

Namun, bukan rahasia lagi bahwa China lebih nyaman berurusan dengan pemerintahan yang dipimpin Suu Kyi, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Hubungan China menjadi semakin hangat dengan NLD. Hal sebaliknya terjadi pada hubungan China dengan rezim militer yang tidak dapat diprediksi.

Militer Myanmar secara historis memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pengaruh tetangga besar mereka ini, terutama soal keberadaan beberapa pemberontak bersenjata di garis perbatasan mereka.

Namun banyak orang di Myanmar yakin bahwa China mendukung pemerintah junta militer. Ini memicu sentimen anti-China di antara jutaan warga Myanmar yang sekarang memprotes kudeta.

Situasi itu memaksa pemerintah China angkat suara untuk menyangkal rumor bahwa mereka membantu militer Myanmar membangun sistem keamanan jaringan internet atau mengirim pasukan khusus untuk turut menumpas pengunjuk rasa.

Police carry a protester

Penolakan menggebu-gebu terhadap kudeta juga menimbulkan momok berupa ketidakstabilan jangka panjang di Myanmar. Ini mengancam kepentingan ekonomi dan urusan strategis China yang substansial di sana.

Atas semua alasan ini China berupaya melangkah secara sangat hati-hati.

Sementara itu, PBB memiliki catatan tidak menyenangkan di Myanmar. Utusan khusus mereka gagal mempromosikan iklim demokrasi selama dua dekade terakhir, setelah pemberontakan tahun 1988.

Sebagian besar upaya pelapor hak asasi manusia PBB untuk Myanmar juga tidak membuahkan hasil.

Ada pula kontroversi soal badan-badan PBB yang tutup mulut atas penindasan etnis Rohingya yang memicu eksodus massal tahun 2017.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar saat ini merupakan diplomat asal Swiss, Christine Schraner Burgener. Dia memiliki tugas berat untuk menemukan siasat kompromi yang dapat membawa mengeluarkan Myanmar dari konfrontasi militer dan sipil.

Burgener sedang berusaha bertemu perwakilan pemerintah junta militer. Akan tetapi, pertemuan itu akan sangat tergantung pada keberhasilannya menemui Aung San Suu Kyi. Lokasi penahanan pimpinan Partai NLD itu tidak diketahui publik.

Dalam situasi seperti itu, Burgener tidak dapat memberi pengakuan formal apapun kepada junta.

Burgener juga membawa mandat dari Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa kudeta harus digagalkan. Pernyataan itu akan menyulitkan Burgener mendapatkan kepercayaan dari para jenderal.

Secretary General Antonio Gutteres

Tidak banyak kalangan percaya bahwa pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, bersedia membahas penyerahan kekuasaan yang baru saja dia rebut.

Beberapa bawahannya mungkin tidak setuju dengan kudeta tersebut dan menyadari risiko besar yang ditimbulkannya terhadap Myanmar.

Namun perbedaan pendapat di internal angkatan bersenjata Myanmar jarang sekali terekspos ke publik.

Aung San Suu Kyi, yang sikap keras kepalanya dapat mengatasi masa tahanan rumah selama 15 tahun mungkin lebih enggan berkompromi ketimbang para jenderal yang menggulingkannya.

Indonesia maju ke depan

Dampak negatif kudeta militer Myanmar yang mempersulit upaya negoisasi terlihat dalam upaya Indonesia memulai inisiatif ASEAN di Myanmar.

ASEAN menghadapi tantangan berat dalammengatasi krisis ini. Asosiasi negara Asia Tenggara ini terikat pada mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.

Setiap anggota ASEAN juga tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam negeri anggota lainnya.

Walau begitu, inisiatif harus diambil karena konfrontasi dan pertumpahan darah akan berdampak serius bagi stabilitas dan reputasi ASEAN, khususnya terhadap negara seperti Thailand yang berbatasan dengan Myanmar.

Otoritas Thailand sudah menyiapkan kemungkinan muncul pelarian dari Myanmar yang melintasi perbatasan.

ASEAN tidak satu pendapat terkait Myanmar.

Thailand, Vietnam, Kamboja, dan pada awalnya bahkan Filipina, yang pernah menjadi negara anggota paling liberal dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi, menolak mengkritik kudeta itu.

Mereka menggambarkannya sebagai masalah internal Myanmar.

Singapura, investor asing terbesar di Myanmar, lebih tegas lewat pernyataan yang mengungkapkan “keprihatinan besar”.

Singapura menyebut penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa sebagai tindakan yang “tidak bisa dimaafkan”.

Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi (L) and Thai Foreign Minister Don Pramudwinai (C) meet Myanmar's Foreign Minister Wunna Maung Lwin appointed by the military (R) in Bangkok, Thailand on February 24, 2021.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang dulu kerap mengambil peran utama dalam penyelesaian masalah dengan konflik Kamboja pada 1980-an.

Indonesia mulai melangkah supaya mencoba mencari jalan keluar dari krisis Myanmar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah salah satu figur yg paling berpengalaman di kawasan ini. Dia aktif memilih solusi untuk krisis Rohingya empat tahun lalu.

Tetapi Indonesia jauh dari Myanmar. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Myanmar dan bukan memiliki kepentingan ekonomi atau strategis besar di sana.

Bagaimanapun, sebagai negara gede multi-etnis yang angkatan bersenjatanya pernah memainkan peran sentral dalam pembangunan bangsa, que permite jenderal Myanmar kerap menyebabkan Indonesia sebagai acuan.

Tetapi saat Retno Marsudi sudah menjajaki pertemuan khusus ASEAN terkait Myanmar, rincian proposition yang sedang mereka susun bocor.

Detail itu masa lain menyangkut usulan supaya junta militer Myanmar berjanji menggelar pemilihan umum untuk setahun ke depan.

File itu juga mendesak gerencia militer membebaskan Aung San Suu Kyi dan politisi NLD lainnya serta mengizinkan mereka untuk ikut serta dalam pemilu.

Sebagai kompromi, ide itu masuk upaya.

Namun ide itu bahkan memicu kemarahan kelompok anti-militer di Myanmar. Mereka mendesak agar pemilu November maka yang dimenangkan oNLD diakui.

Kelompok penentang kudeta juga menilai pemilu anyar adalah bentuk dukungan terhadap militer karena membatalkan score pemilihan yang sah.

Usulan ini, menurut mereka, hanya akan mendorong militer melakukan kudeta lainnya di masa depan.

Akibat eskalasi ini, rencana perjalanan Retno Marsudi ke Myanmar spontan dibatalkan.

Protesters shout slogans through a megaphone at the junction

Permainan diplomatik yang luar biasa rumit

Terlepas dari keseluruhan kelemahannya, ASEAN tetap pantas satu-satunya forum di dimana para pejabat senior Myanmar akan disambut.

Forum ini adalah tempat di dimana saluran komunikasi tetap terbuka.

ASEAN mungkin adalah community yang paling tepat bagi memfasilitasi pesan seluruh daerah kepada para jenderal Myanmar, sekaligus mendengarkan pendapat mereka tentang cara menyelesaikan krisis.

Sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Barat pada tahap ini tidak akan mempengaruhi para jenderal Myanmar.

Sebaliknya, penghentian sanksi tetap mendorong militer Myanmar mencegah konfrontasi dan kekerasan.

Keterlibatan negara tetangga Myanmar di dalam Asia juga tidak tentang banyak menggerakkan para jenderal yang anti-asing itu.

Tetapi tetapi jika upaya kawasan dikoordinasikan secara tepat melalui tekanan yang diterapkan penjuru Barat, hasil positif bisa jadi akan tercapai.

Pejabat militer yang masih mendominasi pemerintahan Thailand memiliki kesempatan utk menunjukkan kenegarawanan. Mereka juga bisa menggunakan hubungan dekat secara pribadi dengan Minutes Aung Hlaing untuk menjajaki diskusi.

Pengaruh China pun sangat vital dalam keadaan ini.

Akankah China berada diam, menunggu apakah militer Myanmar akan menggebuk pengunjuk rasa lalu melanjutkan bisnis seperti biasa? Atau akankah China bergabung dalam cara negosiasi mencari jalan keluar?

Sejauh ini Tibet belum menunjukkan wajah mereka dalam permainan diplomatik yang sangat rumit ini.

About Author


Kenneth Sanders