Demo 20 Oktober, mahasiswa dan pekerja kembali ‘tolak Omnibus Law’, Mahfud MD minta aparat ‘jangan bawa peluru tajam’

Demo 20 Oktober, mahasiswa dan pekerja kembali 'tolak Omnibus Law', Mahfud MD minta aparat 'jangan bawa peluru tajam'

Demo tolak UU Cipta Kerja

Lebih dari 1. 000 orang yang terdiri dari gabungan mahasiswa dan buruh menggelar muncul rasa dan pawai di Jakarta, Selasa (20/10), menolak Undang-Undang Menjadikan Kerja.

Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan Omnibus Law dan melahirkan peraturan pemerintah pengganti UU pedengan perpu.

Unjuk rasa ini digelar bertepatan satu tahun masa tadbir Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan dengan isinya tidak melarang unjuk mengalami menolak Omnibus Law, namun tempat meminta pengunjuk rasa berhati-hati terhadap apa yang disebut “kemungkinan adanya penyusupan”.

Demo tolak UU Cipta Kerja

Dia meminta aparat polisi agar “memperlakukan semua pengunjuk mengecap itu dengan humanis” dan “jangan membawa peluru tajam”.

Sekitar 10. 000 aparat polisi dan TNI telah diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa di wilayah Jakarta & sekitarnya.

Sebagian mereka menggelar demonstrasi dalam dekat patung kuda, tak jauh dari kawasan Monas, Jakarta, serta pengunjuk rasa lainnya mengawalinya secara menggelar pawai di Jalan Salemba, Jakarta.

Di sejumlah kota besar yang lain, seperti Bandung, demonstrasi juga digelar oleh mahasiswa yang dimulai dalam Selasa (20/10) siang.

Demo tolak UU Cipta Kerja

Sampai pukul 14. 00 WIB, Selasa (20/10), sekelompok mahasiswa yang menyebut dirinya sebagai Pranata Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) dilaporkan tengah menggelar unjuk rasa di sekitar patung kuda, tidak jauh dari Tugu Monas, Jakarta.

Aparat kepolisian memasang barikade pada sekitar patung kuda sehingga para-para demonstran tidak dapat mendekati kompleks Istana Merdeka.

Apa isi tuntutan BEM SI dalam unjuk rasa?

Dalam aksinya, para mahasiswa – yang mengenakan jaket almamater masing-masing kepala bergantian berorasi yang isinya menegasikan Omnibus Law. Beberapa laporan menyebutkan sebagian mahasiswa telah membakar jalan di lokasi unjuk rasa.

Demo tolak UU Cipta Kerja

“Kami pasti menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah serta wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, ” introduksi Koordinator Pusat Aliansi BEM JIWA, Remy Hastian, melalui keterangan terekam, Senin (19/10).

BEM SI, menurutnya, menyayangkan reaksi pemerintah dalam menanggapi syarat pengunjukrasa yang digelar sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.

Dia mencontohkan tabiat pemerintah dan DPR yang menodong masyarakat agar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Pemerintah justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut, ” katanya

‘Ada penyusup yang ingin memeriksa martir’

Dalam keterangan melalui YouTube, Senin (19/10), Menteri Koordinator Tempat Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati kemungkinan adanya “penyusupan” dalam unjuk rasa.

Demo tolak UU Cipta Kerja

“Saya ingatkan bahwa bukan tidak mungkin di antara para-para pengunjuk rasa itu ada penyusup yang ingin mencari martir, mengaduk-aduk korban yang kemudian ditudingkan ke aparat, ” katanya.

Mahfud tidak membaca secara detil tentang pernyataannya itu. Namun menurutnya “kemungkinan penyusupan” tersebut sudah diantisipasi aparat keamanan.

Dalam video itu, Mahfud meminta agar petugas “mengedepankan sikap humanis” dan memandang para demonstran “seperti saudara sendiri”. Namun kepada “pengacau”, polisi dimintanya bersikap tegas.

Mahfud kemudian meminta petugas “tidak membawa peluru tajam era mengamankan demo”.

Sebelumnya Mahfud mengeluarkan pernyataan tentang adanya aktor intelektual di balik unjuk rasa pada 8 Oktober lalu yang sebagian berakhir ricuh.

Tuduhan ini dipertanyakan pegiat PEDOMAN dan pengunjukrasa, dan meminta Mahfud MD menyebutkan bukti-buktinya.

Tidak periode setelah tudingan Mahfud MD tersebut, polisi menangkap sembilan orang pegiat KAMI dan menyatakannya sebagai tersangka melakukan penghasutan dan kebencian dengan berakibat pada kerusuhan dalam unjuk rasa tersebut.

Pimpinan KAMI memprotes kesibukan hukum kepolisian yang disebut itu dilatari kepentingan politik.

About Author


Kenneth Sanders