Jokowi kecam pernyataan Macron soal Islam, pengamat sebut kecaman pemerintah ‘tak cukup, perlu gelar dialog’

Jokowi kecam pernyataan Macron soal Islam, pengamat sebut kecaman pemerintah 'tak cukup, perlu gelar dialog’

Demo anti-macron di Yogyakarta.

Kepala Joko Widodo mengatakan dia mengecam kekerasan yang terjadi di Prancis dan mengecam pula pernyataan presiden Prancis yang disebutnya ‘melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia’.

Hal itu diucapkannya dalam konvensi pers yang digelar setelah pertemuannya dengan sejumlah perwakilan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), juga Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), pada Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10).

Presiden Joko Widodo mengatakan dia mengecam keras terjadinya kekerasan dengan terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban sukma. Ia lanjut mengecam pernyataan pemimpin Prancis.

“Indonesia juga mengecam membanting pernyataan presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah mengacaukan persatuan antar umat beragama pada dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19, ” kata Jokowi.

Ia meneruskan “kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol-simbol agama, sedikit pun tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan”.

“Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme merupakan sebuah kesalahan besar, ” katanya.

Ia menambahkan pemerintah Indonesia meminta dunia mengedepankan persatuan dan penerimaan beragama.

prancis

Sebelumnya, kecaman pemerintah terhadap pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron telah dilayangkan Kementerian Luar Negeri.

Namun, kecaman pemerintah itu disebut penyelidik tidak cukup karena tak mengenai persoalan kekerasan yang menimpa seorang guru karena memperlihatkan karikatur Rasul Muhammad.

Pengamat Timur Tengah lantaran Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengajukan Indonesia mengambil langkah dialog buat menyamakan pandangan atas nilai-nilai atau ajaran Islam yang kerap bertentangan dengan sekularisme di Prancis.

Tatkala itu, MUI mendesak Presiden Macron segera meminta maaf kepada semesta umat Islam dan menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Merespons hal itu, Kementerian Luar Negeri menyebut berupaya mendorong diaktifkannya dialog antar agama.

‘Semestinya tak langsung menyimpulkan’

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, pengamat Timur Sedang dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron semestinya tidak langsung menyimpulkan perilaku pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty dengan agama Islam.

Ia menilai tanggapan Macron tidak menunjukkan kepekaan terhadap umat Islam dengan memercayai kesucian Nabi Muhammad jadi sosoknya tidak boleh digambar.

Sehingga imbas pernyataan Macron itu, menurutnya, justru memicu respons yang nyata tidak perlu seperti aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.

“Tentu kita prihatin atas kejadian itu tapi hendaknya respon Presiden Macron tidak terlalu simplifikasi ketika kemudian menyampaikan ‘Islam dalam kondisi krisis’, ” ujar Yon Machmudi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (28/10).

“Karena itu menyangkut keyakinan yang dianut kaum muslimin di dunia, ” sambungnya.

‘Kecaman tidak menyentuh persoalan utama’

Indonesia sejauh ini baru mengecam penjelasan Presiden Emmanuel Macron tersebut karena dianggap menyudutkan agama Islam.

Tapi kata Yon, kecaman itu tak cukup. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, serupa harus berbicara tentang pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty.

Ia menduga sikap pemerintah tak lepas dari pernyataan sejumlah majikan negara yang menyampaikan kritik atas pernyataan Macron. Hanya saja pertimbangan maupun kecaman tidak menyentuh kasus utama.

prancis

Dia menilai, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar mampu mengambil peran lebih. Yakni membawa Presiden Emmanuel Macron untuk berbahasa tentang bagaimana menyamakan persepsi tempat ajaran agama Islam dengan sekularisme di Prancis.

“Paling tidak komunikasi dibangun dan mudah-mudahan peristiwa seperti tersebut bisa diminimalisir dampak-dampaknya ke ajaran. ”

“Pembicaraan dialog diperlukan agar sama-sama memahami posisi antara Indonesia sebagai mayositas umat Islam dan Prancis dengan sekularismenya. ”

Di Solo, muncul rasa diwarnai ‘menginjak-injak’ poster Macron

Sebesar negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Maroko satu perkataan mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Belakangan, kecaman itu berbuntut aksi boikot terhadap produk Prancis.

Macron dan demo di Solo

Pada Kuwait, Yordania, dan Qatar barang-barang bermerek dagang dari Prancis telah ditarik dari beberapa toko.

Dalam Indonesia, seruan boikot disuarakan Lembaga Syariah Kota Surakarta (DSKS) di aksi demonstrasi yang digelar dalam Bundaran Gladak, Solo, Rabu (28/10).

Ratusan orang itu mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya dengan meletakkan memotret Presiden Macron di jalan umum sehingga terlindas kendaraan dan menginjak-injaknya.

Massa juga membentangkan spanduk dengan berisi ajakan boikot.

prancis

“Kami mengimbau kepada pengikut Islam di manapun untuk memikirkan melakukan boikot pembelian dan pemakaian produk apapun buatan Prancis, ” ujar Juru bicara DSKS, Endro Sudarnono, Rabu (28/10), seperti dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq, untuk BBC News Indonesia.

“Presiden Macron mengeluarkan statement yang bersifat Islamofobia sekali lalu melindungi majalah Charlie Hebdo yang jelas-jelas melakukan publikasi terhadap pelecehan Nabi Muhamad SAW, ” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Nusantara (MUI), Anwar Abbas, berkata karikatur Nabi Muhammad merupakan hal sensitif bagi umat Islam. Tapi hal itu, klaimnya, tak dipahami pemerintah Prancis.

“Dalam agama Islam, suci hukumnya mencela Tuhan orang lain. Kalau kamu mencela, mereka hendak mencela Tuhanmu. Kalau Charlie Hebdo tidak menghiraukan nilai-nilai agama, itu kesalahan berat, ” ujar Anwar Abbas kepada BBC.

Apa tanggapan MUI atas pernyataan Macron?

MUI tersua, pernyataan Presiden Macron mengundang pertentangan dan perselisihan umat Islam.

Sekalipun perbuatan memenggal kepala Samuel Paty tidak bisa dibenarkan namun, katanya, tindakan guru sejarah itu yang memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad ke murid-muridnya lebih tidak bisa dibenarkan.

“Kalau menurut saya tindakan kebengisan itu salah tapi yang memprovokasi orang berbuat salah itu bertambah salah lagi. ”

prancis

Itulah mengapa, ia mendesak Pemimpin Macron segera menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Namun demikian, MUI belum menganjurkan aksi boikot terhadap produk Prancis.

“Tidak sekarang. Kalau enggak ada perubahan serta sikap dari Presiden Macron & Charlie Hebdo akan kami imbau boikot. Untuk selesaikan ini jujur, Macron minta maaf kepada kaum muslimin. Saya yakin umat Islam akan memaafkan. ”

‘Umat Islam harus mati menyikapi masalah ini’

Di bagian berbeda, Katib Aam Pengurus Gede Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, berpandangan apa yang dianggap Presiden Emmanuel Macron bahwa Islam mengalami krisis tidak sepenuhnya lupa.

Ini karena agama Islam belum sampai pada “konstruksi sosial-politik dengan dibutuhkan untuk berintegrasi secara damai dan harmonis dengan dunia”.

Kendati begitu, ia melihat cara Presiden Macron menyikapi permasalahan di negaranya cenderung sepihak yakni dengan sudut pandang sekularisme dan mengabaikan ajaran pegangan Islam.

“Karena Nabi Muhammad SAW adalah subyek suci dalam petunjuk Islam dan merupakan simbol sari Islam. Merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghinaan kepada Islam, ” jelasnya.

“Tapi menanggapi penghinaan terhadap Nabi dengan mencabut pelakunya adalah tindakan biadab dengan berpotensi memicu instabilitas yang berkembang tanpa kendali, ” sambungnya.

prancis

Karena itulah, dia meminta umat Islam di Indonesia menyikapi persoalan ini dengan tenang dan tidak terbawa secara emosional.

Solusi atas kekerasan yang terjadi di Prancis, katanya, dengan menjadikan dialog antar-negara yang didasarkan pada konsensus terhadap nilai-nilai keadaban dengan disepakati bersama.

Respons Kementerian Luar Negeri

Direktur Jenderal Informasi dan Muslihat Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah turut mengecam tindakan pelaku pembunuhan Samuel Paty. Tapi pemerintah menilai mengaitkan kegiatan itu dengan agama “adalah suatu kesalahan besar”.

Pada Selasa (27/10), Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis, Olivier Chambard. Dalam pertemuan itu, kata Teuku, Olivier mengantarkan maksud pernyataan Presiden Macron.

Lewat Duta Besar RI di Prancis pula, Indonesia melayangkan nota diplomatik yang mendorong diaktifkannya dialog antar-agama sehingga menumbuhkan “pengertian yang bertambah baik terhadap perbedaan agama, ” kata Teuku.

Sementara mengenai pekik boikot, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi pemerintah tidak akan menganjurkan ruang bagi tindakan yang bahan merugikan hubungan bilateral kedua negara.

Tulisan diperbarui dengan pernyataan Kepala Joko Widodo dalam konferensi pers Sabtu (31/10).

About Author


Kenneth Sanders