Kepala Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Suluh

Kepala Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Suluh

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

8 jam yang lalu

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak boleh ada klub yang semena-mena melanggar hukum, namun di sisi lain aparat asas wajib menggunakan kewenangannya secara adil dan terukur.

Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan tentang pembunuhan empat karakter sipil dalam kasus terorisme dalam Sigi, Sulteng, dan tewasnya enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) dalam bentrokan dengan penjaga.

Versi polisi menyebutkan enam anggota FPI itu ditembak mati, karena berusaha menyerang petugas kepolisian dengan membuntutinya. Namun versi FPI menuturkan mereka diserang terlebih dahulu.

Insiden ini kemudian menimbulkan kritikan para pegiat HAM yang menyebut tindakan kepolisian sudah melewati batas. Namun beberapa lainnya dapat memahami langkah kepolisian tersebut.

Tindak kekerasan antara polisi & anggota FPI ini terjadi setelah pimpinan FPI Rizieq Shihab menegah pemanggilan polisi terkait acara pernikahan anaknya yang menghadirkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.

Belakangan, Rizieq menyetujui memenuhi panggilan kepolisian setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Kini tempat ditahan di Polda Metro Hebat.

Apa pernyataan lengkap Presiden Jokowi?

Pada awal pernyataannya, Presiden mengatakan, sebagai negara hukum, sudah seharusnya adat harus ditegakkan dan dipatuhi buat melindungi masyarakat, bangsa dan negara.

“Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan dasar secara tegas dan adil, ” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12) cepat, usai berolahraga sepeda.

“Dan ingat, amtenar hukum itu dilindungi oleh adat dalam menjalankan tugasnya, “ujar Kepala, seperti dimuat dalam video You Tube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan hal itulah, demikian Presiden, tidak boleh tersedia anggota masyarakat yang semena-mena mengabaikan hukum yang merugikan masyarakat. “Apalagi membahayakan bangsa dan negara”.

Dalam situasi inilah, aparat hukum “tidak dapat gentar dan mundur sedikitpun” dalam melakukan penegakan, katanya.

‘Aparat tetap lindungi HAM’

Namun demikian, dalam melayani tugasnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar aparat penegak hukum “wajib memasukkan aturan hukum dalam menjalankan tugasnya”.

Alat hukum juga wajib “melindungi benar asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur, ” tegas Presiden.

Apabila ada perbedaan pendirian perihal proses penegakan hukum, pemimpin meminta semua pihak menggunakan mekanisme hukum yang ada, yaitu meniti proses peradilan.

Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, menurutnya, masyarakat dapat memberikan pengaduannya ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia.

About Author


Kenneth Sanders