Konflik Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk untuk Indonesia

Konflik Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk untuk Indonesia
  • Rohmatin Bonasir
  • BBC News Indonesia

Menlu Bahrain Sheikh Khalid Bin Ahmed Al-Khalifa, PM Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump dan Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Harapan baru muncul sesudah tiga sosok serempak meneken salinan di atas meja panjang secara pancaran sinar matahari sore yang cerah di teras Gedung Suci.

Mereka adalah Perdana Gajah Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Asing Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Daerah Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Sang tuan rumah dan perantara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai “fajar Timur Tengah yang baru”.

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arab ketiga dan keempat yang menyusun hubungan dengan Israel tersebut elok disambut dan disikapi secara tangkas oleh Indonesia, kata seorang pengamat.

Setidaknya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara sahabat Palestina, kata Dr. Ryantori, direktur eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Ikatan Internasional di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta.

“Selama normalisasi tersebut tak bersinggungan langsung dengan isu Palestina, Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai opportunity , ” ia menjelaskan.

Kesempatan yang dia maksud dan yang paling di depan mata adalah bahwa bagian Bahrain serta Uni Emirat Arab dapat membukakan pintu bagi Nusantara dalam menempatkan dirinya sebagai apa yang disebutnya “jembatan emas” jarang dua pihak yang berkonflik.

“Ini mengingat hubungan Indonesia dengan negara2 Arab umumnya sangat baik. Kalau mereka sudah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan semakin mudah ‘berinteraksi’ dengan Israel, sedikitnya bisa melakukan pendekatan yang lebih dalam menyangkut isu Palestina. ”

Warga Palestina, Nablus

Negeri Indonesia melalui jubir Kementerian Asing Negeri Teuku Faizasyah menegaskan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain serta Uni Emirat Arab tidak hendak mengubah posisi Indonesia tentang Palestina.

Ia tidak secara spesifik membaca apakah Indonesia kemudian akan memikirkan menempuh langkah serupa.

“Bagi Indonesia pengerjaan isu Palestina perlu menghormati resolusi DK PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two states solution .

“Kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab P eace I nitiative , serta resolusi Organinsasi Kerjasama Islam yang terkait, ” kata Teuku Faizasyah dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (17/09).

Oleh karena itulah, masih menurutnya, Indonesia memandang kini muncul waktunya untuk menghidupkan kembali cara mulitilateral tersebut, walaupun di bagian lain langkah mereka dapat dipahami.

“Kami memahami atensi UAE dan Bahrain untuk menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk bernegosiasi, menukar pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina melalui kesepakatan ini.

“Namun efektifitas kesepakatan tersebut sangat bergantung di komitmen Israel untuk menghormatinnya, ” kata juru bicara Kementerian Sungguh Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan pertama tapi tak akan mengubah letak Indonesia

Wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel pernah digulirkan oleh Pemimpin Gus Dur, walaupun sontak memiliki penolakan banyak pihak ketika itu, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Pertama Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dalam tahun 2018 secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan secara Indonesia.

PM Netanyahu dan Presiden Trump di Gedung Putih, 15 September 2020

Namun Indonesia sebelumnya bersikukuh tidak akan membuka ikatan diplomatik dengan negara itu sampai kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.

Tanpa ikatan secara resmi sekalipun, Indonesia serta Israel selama ini sudah mewujudkan kerjasama dagang skala kecil & pariwisata. Visa kunjungan diterbitkan sebab perwakilan masing-masing negara di negara ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, DR Effendi Simbolon, yang bersandar di Komisi 1 DPR terpendam tambahan dua negara Arab dengan menjalin hubungan dengan Israel sungguh memberikan harapan baru bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan membawa angin segar bagi Indonesia.

Hanya saja hal itu belum bakal mengubah garis kebijakan Indonesia, memutar tidak dalam waktu dekat.

“Saya kira kita tetap menghormati bagaimanapun perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanahnya. Perjuangan harus tercapai.

“Nah jika sudah tercapai, baru kemudian mungkin kita akan bisa mendirikan wacana, pemikiran. Mungkin ya, ” kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan masyarakat Indonesia secara Palestina.

“Latar belakang sejarah yang panjang dan tatanan bangsa terdiri daripada suku suku dan agama dengan sangat menjunjung tinggi perjuangan rakyat Palestina, itu membuat sulit untuk kita lagi membuka ruang berpendapat yang lebih moderat. ”

Sekalipun apa yang terjadi di Gedung Putih pada Selasa lalu, imbuhnya, pula tidak terbayangkan sebelumnya.

“Jadi, ada tangan-tangan Tuhan juga menurut kami, yang ingin mengembalikan perdamaian, daripada bahasa-bahasa dari empat pembicara itu, ” ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

Perdamaian pada Timur Tengah ?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani menguraikan kesepakatan dengan Israel jadi momen bersejarah yang penuh jalan dan peluang.

“Pernyataan perdamaian antara Kerajaan Bahrain dan Negara Israel ialah langkah bersejarah menuju perdamaian nyata dan abadi, keamanan dan kemakmuran di seluruh wilayah, dan bagi semua yang hidup di sana, tanpa memandang agama, sekte, etnis, atau ideologi. ”

Peta wilayah Palestina

Palestina, sebaliknya, mencibir kesepakatan tenang tersebut dan menyerukan kepada negeri2 lain untuk tidak mengikuti alur Bahrain serta Uni Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina perjanjian tersebut tidak akan menciptakan perdamaian di kawasan selama AS dan Israel tidak mengakui hak Palestina membuat negara dengan batas-batas sesuai dengan batas tahun 1967 dan dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Belum sahih apakah negara-negara lain di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, bakal melunakkan posisi mereka menyusul kiprah Bahrain dan UEA.

Yang nyata menurut Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Dr. Ryantori normalisasi hubungan antarnegara bisa saja terjadi ” jika dikaitkan dengan konsep national interest . Ditambah lagi, kajian hubungan internasional kontemporer seringkali menunjukkan bahwa konflik dan kerjasama tidak harus melulu ditempatkan secara diametral. ”

Sebelum Bahrain dan Bon Emirat Arab, di dunia Arab Israel hanya memiliki hubungan secara Mesir dan Yordania.

Secara mutlak, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 30 negara yang tak mengakui Israel. Mereka utamanya ialah negara-negara di Timur Tengah & negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia dan Pakistan yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

About Author


Kenneth Sanders