KPK dan kontroversi TWK: Dipandang sebagai ‘pelanggaran HAM berat’, dan disebut mirip litsus era Orba dengan pelabelan anti-Pancasila

kpk-dan-kontroversi-twk-dipandang-sebagai-pelanggaran-ham-berat-dan-disebut-mirip-litsus-era-orba-dengan-pelabelan-anti-pancasila-10

Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

  • Renne Kawilarang
  • BBC News Indonesia

2 jam yang lalu

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Tes Wawasan Kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memberhentikan puluhan pegawai yang tidak lulus tes disebut Amnesty Internasional dan pengamat sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia.

“Pemberhentian 51 pegawai KPK ini bisa dilihat dari “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 UU 39/1999 karena jelas merupakan praktik diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination), ” ujar pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

TWK yang kontroversial itu juga dinilai Usman dan pengamat sejarah dari Universitas Nasional, Andi Achdian mirip dengan cara Orde Baru melalui program penelitian khusus (litsus) untuk menyingkirkan orang-orang yang “berbeda pandangan dan nilai” dari posisi-posisi publik.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, setelah menerima pengaduan dari puluhan pegawai KPK atas TWK yang mereka permasalahkan itu, memanggil pimpinan KPK untuk hadir hari Selasa (8/6).

Namun, melalui surat kepada Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, pimpinan KPK memilih tidak hadir.

“Mereka mengatakan menghormati tugas dan fungsi Komnas HAM. Tetapi mereka ingin tahu kira-kira dugaan pelanggaran HAM apa yang terkait mereka, ” kata Damanik ketika dihubungi BBC News Indonesia sembari mengkonfirmasi absennya pimpinan KPK pada pemanggilan perdana Komnas HAM itu.

“Tentunya akan kami panggil ulang. Tetapi sekarang tim kami sedang mempelajari surat dari KPK itu, ” lanjutnya.

Ia juga mengatakan harapannya pimpinan KPK bisa datang untuk memberi penjelasan sehingga permasalahan terkait pengaduan para pegawai KPK soal TWK bisa secepatnya diatasi. Namun Damanik tidak menjelaskan jadwal baru pemanggilan atas pimpinan KPK.

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Alasan serupa ketidakhadiran pimpinannya ke Komnas HAM pada Selasa (8/6) juga diutarakan juru bicara KPK, Ali Fikri.

Menurut dia, pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait aduan Test Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. “Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut di dalam ketentuan yang berlaku saat ini. Sebagai tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan  lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK, ” ungkap Ali lewat jawaban tertulis kepada BBC News Indonesia .

Menurutnya, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-undang dan KPK telah melaksanakan UU tersebut.

“Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara] bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”

Ketua Wadah Pegawai KPK yang turut mengadu ke Komnas HAM, Yudi Purnomo, menyayangkan absennya pimpinan KPK pada pemanggilan perdana tersebut.

Bagi dia, seharusnya pimpinan KPK memberi contoh teladan mengingat yang memanggil mereka ada sesama lembaga Negara sembari berharap dugaan pelanggaran HAM ini bisa segera diselesaikan.

“Saya pikir harusnya berani untuk datang ya. Saya pikir Komnas HAM mungkin akan mengirim pemanggilan ulang kepada pimpinan KPK. Tetapi yang jelas KPK juga sering memberi klarifikasi juga kepada orang-orang yang diduga tidak pernah korupsi. Kalau mereka tidak datang kan seperti apa.

“Seharusnya pimpinan KPK menjadi contoh teladan lah, karena yang memanggil ini kan lembaga negara juga, yaitu Komnas HAM, sama seperti KPK, ” ujar Yudi kepada BBC News Indonesia .

“Jadi ya hormati lah untuk datang. Saya pikir tidak ada alasan untuk takut lah. Seharusnya sama koruptor saja berani, apalagi hanya undangan dari Komnas HAM, ” lanjutnya.

Hak asasi pegawai KPK dilanggar

Yudi, yang bergabung menjadi penyidik KPK sejak 2007, termasuk yang tidak lulus TWK. Itu dia ketahui saat menerima Surat Keputusan (SK) tidak memenuhi syarat sehingga harus menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya selama ini kepada atasan dan perkara penyidikan yang tengah ditangani pun sudah tidak bisa lagi dikerjakan.

Namun, hasil tes yang menyebabkan Yudi tidak memenuhi syarat jadi Aparatur Sipil Negara itu belum pernah dia terima, begitu juga dengan sesama rekannya yang juga tidak lulus.

Salah satu faktor inilah yang jadi permasalahan.

Walau Presiden Joko Widodo sudah menyatakan jangan sampai TWK – yang merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN – merugikan hak mereka, pimpinan KPK bersama BKN tetap memutuskan, dari 75 yang tidak lulus, 51 dipecat mulai November dan 24 lainnya harus dibina lebih lanjut sebelum menjadi ASN.

Belum ada kejelasan bagaimana masa depan 51 pegawai itu setelah tidak lagi bekerja di KPK.

Kontroversi yang ditimbulkan oleh TWK itu lah yang membuat Yudi bersama para rekannya mengadu ke sejumlah lembaga negara, seperti Ombudsman dan Komnas HAM. Ada hak asasi mereka yang dilanggar.

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, ANTARA FOTO

“Sudah kami jelaskan kepada Komnas HAM. Intinya, ada pelanggaran-pelanggaran yang diduga pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan terkait dengan, pertama, adanya upaya pemberhentian pegawai yang seharusnya itu kan tidak bisa diberhentikan.

Kemudian, yang kedua, materi-materi dalam TWK. Jadi kami sudah menyerahkan semua dokumen, data, fakta dan keterangan-keterangan dari para saksi, baik itu yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat, untuk kita sampaikan kepada Komnas HAM untuk mereka verifikasi, ” kata Yudi.

Bagi mantan pegawai KPK bidang Sumber Daya Manusia, Sari Wardhani, apa yang dialami puluhan pegawai KPK yang tidak lulus tes KPK adalah pelanggaran HAM.

“Pelanggaran yang paling mendasar adalah hak mereka dalam hubungan kerja. Proses hubungan kerja itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa pemutusan hubungan kerja itu ada mekanismenya. Jadi tidak semata diputuskan melalui TWK, ” ujar Sari dalam jumpa pers melalui Zoom Selasa (8/6).

Dia mengingatkan bahwa setiap pemberhentian kerja harus ada bukti atau critical evidence terkait kinerja dan kompetensi, karena itu diatur di dalam kerangka pilar manajemen sumber daya manusia di KPK.

“Nah, ketika disampaikan bahwa mereka tidak lulus, atau tidak bisa dibina atau merah, dasarnya apa? Itu harus disampaikan secara terbuka, karena setiap tools itu harus bisa sebagai alat untuk mengukur dan bisa menyampaikan umpan balik kepada yang bersangkutan untuk peningkatan diri, ” ujarnya.

Dia melihat, pemberhentian pegawai lewat TWK itu berifat sepihak.

Sementara di dalam KPK, menurutnya, memiliki prosedur atau metode terkait yang mengatur hubungan kerja.

“Bahkan satu pelanggaran saja di KPK itu ada wadah pegawai dan ada dewan pertimbangan pegawai. Jadi melalui sidang dan pembuktian dan kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri, menyampaikan bukti. Itu adalah hak yang paling mendasar, ” katanya.

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Sari mengatakan ia berharap Komnas HAM, selain memperjuangkan hak kerja dan berserikat para pegawai KPK, juga meneliti TWK.

“Sebenarnya isinya apa sih? Dasarnya apa sih dan psikometriknya seperti apa? Saya berharap itu bisa diungkap dalam mengembalikan hak hubungan kerja dan hak [asasi] manusia lainnya terkait dengan 75 pegawai, terutama 51 pegawai yang terancam dipecat. ”

Pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berharap Komnas HAM melakukan penilaian terhadap pelaksanaan TWK berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 89 Huruf h dalam Undang-undang Number 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, “Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik” khususnya terkait hak-hak ketenagakerjaan para pegawai KPK.

Mirip Litsus era Orba

Tak hanya dianggap melanggar HAM, pemberhentian puluhan pegawai KPK hanya lewat tes TWK itu juga mengingatkan Usman dengan cara-cara Orde Baru di masa lampau, yang dikenal dengan litsus alias penelitian khusus dan menggunakan Pancasila sebagai senjata politik untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kekuasaan.

Ini dikaitkan dengan pelabelan anti-Pancasila yang dirasakan pegawai KPK yang tidak lulus TWK dan saat Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Mei lalu menyatakan bahwa 51 pegawai yang tidak lulus TWK itu karena mendapat nilai negatif di tiga aspek, salah satunya PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah sah).

“Benar, bahwa ini mengulangi cara Orde Baru. Ini persis seperti tahun 90 ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan tes litsus [melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1990, yang akhirnya dicabut lewat Keppres No. 39 Tahun 2000] untuk menghasilkan status bersih lingkungan kepada para pegawai negeri, ” ungkap Usman.

Menurut dia, cara-cara seperti ini sama sekali tidak bisa dibenarkan karena menyingkirkan begitu banyak orang yang sebenarnya memenuhi kualifikasi untuk menjadi pegawai negeri, termasuk dosen, sehingga mereka tidak terekrut di dalam di dalam proses itu, yang bersifat diskriminatif.

“Ini suatu background check yang menyangkut pandangan politik yang didesain untuk memeriksa atau men- screening mereka yang dianggap tercemar karena afiliasi mereka dengan komunis atau organisasi kiri atau siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi pemerintah.

“Persis seperti yang terjadi pada TWK KPK itu. Kriterianya longgar, orang ditanya soal LGBT, pacaran, hasrat seksual, pembubaran FPI, dan seterusnya dan diimplementasikan secara janggal. Setiap orang menerima pertanyaan yang berbeda-beda tanpa ada prosedur yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan.

Cara seperti itu menciptakan suatu lingkungan di mana orang jadi terancam, dianggap anti-Pancasila. Kalau dulu dianggap bekas komunis, tidak sejalan dengan ideologi pemerintah, dan dimanfaatkan sesama pegawai pemerintah waktu itu untuk melaporkan orang yang tidak disukainya dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar.

Sementara itu pengamat sejarah dari Universitas Nasional, Andi Achdian, mengungkapkan jauh sebelum munculnya Keppres Number 16 tahun 1990, litsus mulai diterapkan Orde Baru pada awal 1970an ketika Soemitro menjadi Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) – yang saat itu dipandang sebagai jabatan super di bawah Presiden Soeharto.

“Saat itu membentuk lembaga untuk screening bagi pegawai negeri, kepolisian dan tentara dalam membersihkan sisa-sisa komunisme di dalam lembaga negara maupun birokrasi. Kemudian pelembagaannya menjadi semakin resmi, khususnya untuk pegawai negeri dan TNI serta Polri, ” ujar Andi.

Menurut dia, metode litsus itu menggunakan standar wawancara dan tes tertulis, seperi halnya ujian masuk pegawai negeri. Andi pun teringat akan pengalaman era paman dan bibinya saat mengikuti tes itu terkait pekerjaan.

“Mereka akan ditanya seperti, ‘Ayah dulu pekerjaannya apa? ‘ Jadi memang akan dicari secara tes lisan maupun tertulis bagaimana keterkaitan si pelamar ini dengan ekstrem kanan atau ekstrem kiri di zaman Orde Baru.

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, Getty Images

Indikator utama tes litsus itu menurut Andi adalah “bersih lingkungan”, yaitu memastikan tidak ada keterkaitan pelamar dengan G30S PKI. “Jadi tidak ada cabang keluarga apapun yang berkaitan dengan G30S.

Kedua, adalah menyangkut visi negara. Apalagi setelah ada P4 [Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila]. Itu juga menjadi salah satu indikator di mana Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. ”

Oleh karena itu Andi pun melihat ada kemiripan antara kontroversi TWK di KPK dengan litsus di era Orde Baru.

“Sangat mirip karena alat yang efektif untuk menyingkirkan orang yang berbeda pandangan dan nilai serta indikatornya kan subyektif, terkait loyalitas terhadap negara. Jadi orang dipertandingkan antara loyalitas personal dengan loyalitas publik sebagai bagian dari warga negara dan itu bermasalah menurut saya, ” ujarnya.

Sementara itu, sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK yang masuk dalam daftar 75 orang yang tidak lulus TWK, Yudi Purnomo mengaku tidak habis pikir sampai ada labelisasi anti-Pancasila.

“Kami pun sebelum tes itu sudah memberikan pernyataan, komitmen, kami tanda tangan bahwa kami setia kepada Pancasila, kami setia kepada UUD 45, kami cinta NKRI, kemudian kami juga tidak ikut organisasi terlarang. Artinya semua (labelisasi) itu sudah terbantahkan dari pernyataan kami, ” kata Yudi.

Maka dia mengingatkan, kontroversi TWK termasuk upaya-upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Bagi Yudi, ini bukan masalah 75 orang, ini bukan masalah KPK, tapi nasib pemberantasan korupsi.

“Karena yang terjadi sekarang koruptor lah yang tertawa melihat kondisi ada 7 Kepala Satuan Tugas, enam penyidik, kemudian penyelidik juga kena sampai ke bagian pengaduan masyarakat, seharusnya tetap bekerja menangani kasus jadi tidak menangani kasus, ” ujarnya.

About Author


Kenneth Sanders