Kudeta militer di Myanmar: Siapa Min Aung Hlain, jenderal yang saat ini mengambil alih kekuasaan?

kudeta-militer-di-myanmar-siapa-min-aung-hlain-jenderal-yang-kini-mengambil-alih-kekuasaan-11

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

4 jam yang lalu

Gen Min Aung Hlaing

Karir Min Aung Hlaing terus menanjak melalui militer Myanmar, tetapi sebagai panglima sempurna militer selama satu dekade belakang ia juga memegang pengaruh kebijakan yang signifikan sebelum kudeta Senin (01/02) lalu.

Ia lulus mempertahankan pengaruhnya di Tatmadaw kacau jajaran militer di Myanmar awut-awutan bahkan setelah Myanmar bertransisi menjadi negara demokrasi.

Kendati begitu, ia mendapat kecaman dan sanksi internasional berasaskan dugaan perannya dalam serangan tentara terhadap etnis minoritas Rohingya.

Ketika Myanmar kembali ke pemerintahan militer di bawah kepemimpinannya, Min Aung Hlaing kini tampaknya akan memperluas kekuasaannya dan membentuk masa depan negara dalam waktu dekat.

Karir menanjak

Jenderal berusia 64 tahun itu telah menghabiskan seluruh karirnya pada militer, di mana ia berpadu sebagai seorang kadet.

Seorang mantan mahasiswa hukum di Universitas Yangon, dia masuk ke Akademi Layanan Pertahanan setelah upaya ketiganya berhasil dalam 1974.

Prajurit yang relatif sederhana itu terus mendapatkan promosi reguler & karirnya terus menanjak, akhirnya menjelma komandan Biro Operasi Khusus-2 dalam tahun 2009.

Dalam perannya ini, dia mengawasi operasi militer di timur laut Myanmar, yang menyebabkan puluhan ribu pengungsi etnis minoritas melarikan diri dari provinsi Shan bagian timur dan wilayah Kokang, di sepanjang perbatasan Tiongkok.

Myanmar soldiers (file picture)

Copot dari tuduhan pembunuhan, pemerkosaan, serta pembakaran yang dilakukan pasukannya, karir Min Aung Hlaing terus naik dan pada Agustus 2010 ia menjadi kepala staf gabungan.

Kurang sebab setahun kemudian, ia dipilih buat jabatan tertinggi militer di depan jenderal yang lebih senior, mengoper pemimpin lama Than Shwe jadi panglima tertinggi pada Maret 2011.

Masa Min Aung Hlaing menjadi panglima militer, blogger dan penulis Hla Oo – yang mengatakan bahwa itu telah saling kenal di zaman kanak-kanak – menggambarkannya sebagai “pejuang yang tangguh dari Tentara Myanmar yang brutal”, tetapi ia selalu memanggilnya “sarjana dan pria dengan serius”.

Pengaruh politik dan ‘genosida’

Min Aung Hlaing memulai masa jabatannya jadi panglima militer saat Myanmar melaksanakan transisi ke demokrasi pada tahun 2011, setelah beberapa dekade di bawah pemerintahan militer.

Pengaruh politik dan kehadirannya di media sosial menyusun ketika Partai Pembangunan dan Simpati Persatuan (USDP) yang didukung militer memimpin pemerintahan.

Pada 2016, ketika Federasi Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan dipimpin Aung San Suu Kyi berkuasa, dia tampaknya beradaptasi dengan bekerja dan tampil di kegiatan publik bersama pemimpin de facto Myanmar itu.

Min Aung Hlaing shakes hands with National League for Democracy (NLD) party leader Aung San Suu Kyi in December 2015

Sekalipun ada perubahan dalam peta kebijakan Myanmar, Tatmadaw tetap mempertahankan 25% kursi di parlemen dan posisi yang penting di kabinet terpaut keamanan, seraya menolak upaya NLD untuk mengubah konstitusi dan menetapkan kekuatan militer.

Pada 2016 dan 2017, militer mengintensifkan tindakan represi kepada etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang menerbitkan banyak Muslim Rohingya melarikan muncul dari Myanmar.

Panglima militer Min Aung Hlain dikutuk secara internasional tempat tuduhan “genosida” dan pada Agustus 2018 Dewan Hak Asasi Pribadi PBB mengatakan: “Para jenderal militer tertinggi Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, kudu diselidiki dan dituntut atas pembunuhan di Negara Bagian Rakhine memajukan, serta kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang di Negara Periode Rakhine, Kachin dan Shan. ”

Min Aung Hlaing

Menyusul pernyataan Dewan HAM PBB, Facebook menghapus akunnya, bersama dengan individu dan organisasi lain yang dikatakan telah “melakukan atau memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara ini”.

AS menjatuhkan sanksi dua kala – pada 2019 atas sangkaan perannya dalam “pembersihan etnis” & pelanggaran hak asasi manusia, serta pada Juli 2020 Inggris serupa menjatuhkan sanksi padanya.

Merebut kekuasaan

Penetapan umum pada November 2020 mencetak kemenangan besar bagi NLD, taat data resmi pemerintah, namun pada bulan-bulan berikutnya, Tatmadaw dan USDP yang didukung militer berulang kala menolak hasil tersebut.

USDP menuding adanya kecurangan pemilu yang meluas, tetapi klaim itu ditampik oleh premi pemilihan umum sebelum sidang dewan perwakilan rakyat untuk memastikan pemerintahan baru dengan rencananya digelar pada Senin (01/02).

Spekulasi akan adanya kudeta langsung berkembang di tengah perseteruan kurun pemerintah dan militer.

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Dalam 27 Januari Min Aung Hlaing memperingatkan bahwa “konstitusi akan dihapuskan, jika tidak diikuti”, mengutip perumpamaan kudeta militer sebelumnya pada tahun 1962 dan 1988.

Militer tampaknya menelungkupkan sikap ini pada 30 Januari, dengan mengatakan bahwa media sudah salah menafsirkan kata-kata pejabat militer tentang penghapusan konstitusi.

Namun, pada Senin (01/02) dini hari, Tatmadaw menahan Aung San Suu Kyi, Pemimpin Win Myint dan para majikan senior lainnya. Mereka kemudian memberlakukan keadaan darurat selama setahun.

Min Aung Hlaing mengambil alih semua kewenangan negara untuk periode ini di dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi, dan segera memprioritaskan dugaan kecurangan pemilu.

Soldiers on the road in Nay Pyi Taw, Myanmar, 1 February 2021

Pertemuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang dipimpinnya mengatakan akan menyelidiki klaim kecurangan pemilu dan mengadakan pemilihan segar, yang secara efektif membatalkan kemenangan NLD.

Min Aung Hlaing awalnya akan mundur sebagai panglima tertinggi setelah mencapai usia pensiun 65 tarikh pada Juli tahun ini, namun telah memberikan waktu bagi dirinya setidaknya satu tahun lagi memgang tampuk kekuasaan – dan berpotensi lebih lama – dengan kembalinya Myanmar ke pemerintahan militer.

Saat Myanmar menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan keadaan darurat, dia telah memperkuat kekuasaannya dan mengambil alih negara.

Laporan ini dikumpulkan oleh BBC Monitoring

About Author


Kenneth Sanders