Kudeta Myanmar: Berbagai suku dan agama bersatu menentang militer, tapi ‘belum punya Sumpah Pemuda seperti di Indonesia’

kudeta-myanmar-berbagai-suku-dan-agama-bersatu-menentang-militer-tapi-belum-punya-sumpah-pemuda-seperti-di-indonesia-18

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

  • Rohmatin Bonasir
  • Wartawan BBC News Indonesia

4 jam yang selanjutnya

Unjuk rasa menentang kudeta, Myanmar, Yangon

Sumber gambar, NYEIN CHAN NAING/EPA

Berbagai kalangan masyarakat Myanmar dari etnik dan latar belakang agama yang berbeda kini bersatu menentang kudeta militer di Myanmar, termasuk kaum minoritas yang selama ini merasa termarjinalkan di banyak bidang.

Khin, seorang perempuan dari komunitas Muslim di Yangon, kota terbesar Myanmar, menangis saat menceritakan bagaimana ia bahu-membahu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada gerakan pembangkangan sipil ( civil disobedien ce movement , CDM).

Gotong royong ia lakukan dengan sesama warga tanpa memandang etnik maupun agama, sekatan yg selama ini amat kental.

“Dulu mereka membenci Muslim secara sengaja. Kami bukan bisa beramah tamah, kami membenci satu sama lain. Hampir semua masalah yg timbul dikaitkan dengan petunjuk, ” ungkapnya seraya menambahkan bahwa sebutan “mereka” terkait mengacu pada penduduk mayoritas yang beragama Buddha.

“Mereka sekarang tahu kami semua bersaudara, semuanya satu keluarga, inch tambah Khin dengan suara tersekat.

Penuturan Khin dikukuhkan oleh June Khine.

Perempuan penganut Buddha itu mengakui meskipun kudeta membawa banyak kemunduran, peristiwa tersebut telah pula menyatukan berbagai etnik dan agama dan memberi ruang untuk saling memahami.

“Sebelumnya etnik-etnik minoritas kesulitan bertahan hidup ketika militer menyasar mereka, saat terjadi perang saudara terus menerus di daerah mereka.

Baca juga:

“Karena sekarang kami mulai memahami bagaimana rasanya hidup setiap hari di bawah penumpasan dengan kekerasan lalu pembunuhan. Kami mulai bersimpati dan menyampaikan permintaan maaf yang sudah lama terlambat kepada mereka. Dan mereka menerima kami, ” kata June.

Khin dan warga Muslim lain menerima permintaan maaf antara lain lewat sosial media.

“Sekarang bukan seperti itu lagi. Mereka mendukung kami. Di Fb, mereka mendukung kami lalu menyampaikan pesan ‘maafkan kami atas perlakuan di masa lalu, kami tidak mengenal apa-apa’. Itu kata mereka, ” jelasnya seraya buru-buru menambahkan bahwa ia yakin permintaan maaf tersebut adalah ungkapan tulus.

Khin, 52, dn June Khine, 24, berasal dari etnik Bamar, suku terbesar dri total penduduk sekitar 54 juta jiwa.

Jika Khin dilahirkan di keluarga Muslim dan kerap disebut Muslim Bamar, June Khine menganut agama utama pada Myanmar -Buddha.

Keduanya tinggal di kota terbesar Yangon, mereka mengaku menyesal sebesar-besarnya atas ketidakakuran dalam hidup berdampingan dalam masyarakat selama ini, bahkan justru condong mengedapankan perbedaan.

myanmar, kudeta

Sumber gambar, June Khine

kutipan, Khin, Muslim, Myanmar

Sumber gambar, BBC Indonesia

Mereka adalah dua perempuan profesional; Khin seoarang bankir dan June Khine seorang insinyur sipil.

Di luar suku Bamar, terdapat etnik-etnik minoritas yang tersebar di seluruh wilayah negara itu, mirip dengan kondisi di Indonesia. Tentu dengan perbedaan-perbedaannya.

Berikut sejumlah hal menarik tentang masyarakat Myanmar, sebagian mirip dengan Philippines.

Beragam suku bangsa, agama dan bahasa

Myanmar secara alami terdiri dri masyarakat yang majemuk oleh 135 etnik dengan bahasa masing-masing. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding one. 340 suku bangsa di Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilansir Badan Pusat Statistik.

Sebagai agama terbesar, Juggernaut dianut oleh etnik mayoritas Bamar, disusul dengan Shan, Mon dan etnik Rakhine, suku yang tinggal pada Negara Bagian Rakhine.

Demonstrasi multi etnik, Myanmar, kudeta

Sumber gambar, EPA

Kelompok minoritas lainnya adalah etnik Face yang mayoritas beragama Kristen, serta etnik Karen yang sebagian besar menganut Buddha dan animisme.

Adapun Rohingya, kebanyakan tinggal di Negara Bagian Rakhine, secara resmi tidak diakui sebagai warga negara, meskipun keberadaan mereka di Myanmar sebagaiselaku, ala, menurut, turun-temurun tak dapat dinafikkan.

Pada tahun 2017, Angkatan Bersenjata atau Tatmadaw menggempur warga sipil Rohingya. Dalihnya, menumpas terorisme.

Operasi militer terhadap gerilyawan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) tersebut dilaporkan menewaskan ribuan orang dan mengakibatkan lebih dari 700. 1000 orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Hingga baru-baru ini, sebagian besar orang Bamar mengabaikan atau bahkan menolak dugaan kekejaman yang dilakukan dengan Tatmadaw terhadap Rohingya dan minoritas-minoritas lain yang menuntut persamaan hak dan pengelolaan sumber daya alam, misalnya di Negara Bagian Kachin, Shan dan Karen.

“Pada saat ini musuh bersama kami hanya satu yaitu militer Myanmar itu sendiri. Tak seorang pun ingin hidup di bawah rezim militer, termasuk Bamar serta etnik-etnik serta agama-agama minoritas, sebab mereka akan semakin terpuruk di bawah pemerintahan militer karena akan semakin susah mewujudkan cita-cita mereka, ” jelas June Khine.

Kudeta, Myanmar, protes, Yangon, junta militer

Sumber gambar, Reuters

Tatmadaw merupakan institusi yang amat berpengaruh dan dihormati.

Dalam pemilu pada 6 November 2020, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) kalah telak dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Suu Kyi serta para politikus NLD sekarang telah ditahan, sebagian bersembunyi.

Di Indonesia, USDP ini mirip dengan Golkar di zaman Orde Baru. Adapun Tatmadaw, seperti ABRI di Indonesia sebelum reformasi, mempunyai fraksi di parlemen dengan jatah otomatis 25% dari jumlah kursi yang terdapat.

Dengan melontarkan tuduhan kecurangan pemilu, Tatmadaw di bawah komando Panglima Jenderal Older Min Aung Hlaing menarik kekuasaan pada 1 Februari bertepatan dengan hari pengambilan sumpah para wakil rakyat dan pembentukan pemerintahan baru hasil pemilihan demokratis kedua.

Seorang karyawan jawatan kereta api di perumahan karyawan di Mandalay, Myanmar, kudeta.

Sumber gambar, EPA

Khin sepakat dengan 06 Khine bahwa musuh tunggal bersama rakyat Myanmar yg menghendaki pemerintahan sipil adalah militer.

Mengaku tak ingin negaranya mengalami kemunduran setelah sempat menghirup alam demokrasi, Khin bergerak menggalang dan menyalurkan bantuan buat gerakan pembangangan sipil (CDM).

“Sebenarnya kami memberikan bantuan kepada orang-orang CDM berupa uang dan makanan tapi kami melakukannya secara diam-diam, tak bisa diomongkan secara terbuka. Banyak penduduk Muslim memberikan bantuan sebagaiselaku, ala, menurut, diam-diam. Gerakan pembangkangan ini lintas agama, ” ungkapnya dan mewanti-wanti agar sebatas nama depannya yang dimanfaatkan untuk menjaga keselamatan.

Kata Khin bantuan tidak dapat diberikan secara terang-terangan karena berisiko ditangkap oleh tentara.

Di tengah suara tembakan dan tentara lalu lalang di jalan-jalan lingkungan tempat tinggalnya, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika seorang pemuda Muslim diciduk dan dihardik tentara karena ikut berunjuk rasa.

“‘Mengapa Anda ikut protes? Anda Muslim. Ini bukan negara Anda! ‘”

Penguasa militer telah mengancam orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.

“Tindakan kekerasan yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan untuk menyatakan tuntutan adalah perbuatan yang tidak tepat, ” tegas Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Tidak punya Sumpah Pemuda

Kecenderungan aksi bersama tanpa mengenal sekat ini diakui Khin dan June Khine sebagai fenomena baru di Myanmar yang dulu bernama Burma.

Namun, menurut Yuyun Wahyuningrum, wakil Indonesia di Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR), belum jelas apakah perasaan bersama tersebut bisa menjadi cikal bakal pembentukan identitas kebangsaan Myanmar, sebagaimana fondasi yang terdapat di Indonesia.

“Perbedaan yang paling signifikan, kita (Indonesia) punya Sumpah Pemuda tahun 1928. Di Myanmar itu tidak ada. Jadi penetapan nama Myanmar dan nilai-nilai itu ditentukan oleh lokal dan tidak ada kesepakatan dari semua etnik, inch ujarnya.

kunjungan wakil-wakil negara ASEAN dalam progrm kunjungan studi ke Indonesia pada 2012

Sumber gambar, Yuyun Wahyuningrum

Melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, pemuda dan pemudi mengikrarkan janji satu tanah air flow, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

“Proses ini tidak ada pada Myanmar, karena etnik-etniknya mempunyai governance-nya, ada pemerintahannya, ada tentaranya, ada struktur lalu ada bahasanya juga. Oleh karena itu orang Karen belum tentu bisa bahasa Myanmar, ” kata Yuyun.

Dalam kapasitasnya sebagai wakil di AICHR, Yuyun Wahyuningrum banyak terlibat dalam pelatihan kelompok-kelompok penduduk sipil madani dari Myanmar. Masalah yang diangkat adalah HAM, isu demokratisasi lalu kohesi sosial.

Federalisme dan desentralisasi

Selama Myanmar di bawah kendali kediktatoran militer sebelumnya lalu di bawah pemerintahan transisi mulai 2011 hingga pemerintahan sipil pimpinan NLD mulai 2015, kelompok-kelompok etnik di tingkat negara bagian merasa dipinggirkan.

“Karena agenda-agenda mereka yaitu federalisme cuma dijanjikan saja. Ketika mau demokratisasi sudah diajukan kepada NLD tapi tidak sempat direalisasikan karena keburu ada kudeta lagi, ” jelas Yuyun.

Oleh karena itulah mengapa mereka merasa berkepentingan menentang junta militer.

“Saat ini tuntutan kelompok-kelompok minoritas adalah kembali ke normal tetapi bukan normal yang dulu. Normal di mana keinginan mereka untuk federalisme terpenuhi. ”

Dijelaskannya, dalam kerangka pikir CDM, demokrasi yang digadang-gadang ialah demokrasi federalisme sesuai ketentuan negara bagian dan etnik-etnik minoritas “di mana awd etnik minoritas atau ethnic state (negara bagian yang didominasi satu etnik) mendapatkan otoritas untuk mengatur dirinya sendiri”.

Petugas kesehatan Thailand, Karen, Myanmar

Sumber gambar, ROYAL THAILĂ„NDER ARMY /EPA

Kelompok-kelompok tersebut mempunyai tentara masing-masing untuk membela kepentingan mereka, tetapi oleh otorita pusat dianggap sebagai tentara pemberontak.

“Kita di Philippines terdiri dari banyak kelompok etnik tetapi tidak ada yang namanya tentara Batak, tentara Jogja. ”

Berdasarkan percakapannya dengan perwakilan-perwakilan etnik di Myanmar, ia menyimpulkan mereka tidak menghendaki desentralisasi pemerintahan ala Indonesia yg digulirkan sesudah reformasi.

“Karena menurut mereka, desentralisasi itu kekuasaan penuh tetap wujud di tingkat nasional dan mereka hanya diberi kekuasaan yang sifatnya sedikit. inch

Seorang insinyur serta aktivis muda dari etnik mayoritas Bamar, mengaku sekarang sudah waktunya mengakomodir gagasan kelompok minoritas untuk membentuk federalisme dalam negara kesatuan Myanmar.

“Mereka selalu dinafikkan hak-hak dasar manusia mereka dan saya juga merasa bahwa mereka bukan diakui oleh kami, termasuk oleh orang-orang Bamar. Fakta bahwa kami tinggal diam karena tidak berdampak dalam kami, itu membuat kami sangat sedih sekarang, inch June Khine membeberkan pemikirannya dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir.

Namun dengan adanya kudeta, perjanjian damai antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata dibatalkan oleh junta militer.

Bahkan militer melancarkan serangan terhadap posisi gerilyawan Persatuan Nasional Karen yg beroperasi di wilayah timur, berbatasan dengan Thailand. Sekitar 3. 000 penduduk Karen dilaporkan mencari perlindungan ke wilayah Thailand.

Hingga kini Tatmadaw belum memberikan keterangan terkait dengan serangan tersebut, tetapi sebelumnya selalu menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata merupakan satu-satunya lembaga yang mampu menjamin persatuan nasional.

Bagaimana dengan Rohingya?

Doctor Sasa, utusan parlemen Myanmar yang digulingkan untuk PBB baru-baru ini berusaha merangkul komunitas Rohingya.

Selama ini sebutan ‘Rohingya’ tak diakui dalam daftar etnik di Myanmar dan asal-usulnya dianggap sebagai pendatang dri Bangladesh. Milisi Buddha bersama aparat keamanan menyerang desa-desa Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Ketika mengomentari kebakaran dahsyat di kamp pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh, yang menewaskan banyak orang pada Senin (22/03), dr Sasa segera mencuit.

“Saya menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga-keluarga dari saudara dan saudari Rohingya yang telah kehilangan orang-orang tercinta. Saya tak sabar menunggu kepulangan Anda serta hidup berdampingan secara damai, ” tulisnya.

Muhammad Ismail, pengungsi Rohingya

Sumber gambar, Saiful MDA

Untuk seorang pengungsi Rohingya pada Indonesia, pengalaman pahit yang dialaminya tak terlupakan sehingga ia tidak tahu apakah akan pernah bisa pulang.

“Di Myanmar, Buddhis membakar semua kampung anda. Lain daripada itu, kita tidak boleh tinggal di sana. Kata mereka kita bukan Rohingya, tidak ada Rohingya di Myanmar. Kata mereka, anda orang Bangla, ” tutur Muhammad Ismail.

Padahal, masih menurutnya, nenek moyang lalu keluarganya turun temurun hidup di Myanmar dan baru meninggalkan negara itu tuk lantas mengarungi samudra setelah keselamatannya terancam.

Isu Rohingya telah mencoreng nama Myanmar di mata internasional, tak terkecuali Aung San Suu Kyi dan para petinggi militer. Bahkan sebelum kudeta, Min Aung Hlaing sendiri telah diganjar dengan sanksi oleh Amerika Serikat.

Sementara Muhammad Ismail masih jadi pengungsi dan pembangunan kebangsaan Myanmar belum terwujud, korban wapat akibat ditembak aparat keamanan terus berjatuhan di dalam skala mengkhawatirkan.

Hingga Rabu (31/03) jumlah korban meninggal melewati 520 orang, termasuk anak-anak, menurut organisasi pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP).

Dalam pidato peringatan Hari Angkatan Bersenjata atau Tatmadaw pada tanggal 27 Maret, Panglima Jenderal Mature Min Aung Hlaing, membela keputusannya menggulingkan pemerintahan sah hasil pemilu pimpinan NLD.

“Tatmadaw tak punya pilihan lain kecuali memikul tanggungjawab negara dengan cara-cara sah karena pemrerintahan pimpinan NLD melakukan tindakan yg bertentangan dengan hukum dalam pemilu tahun 2020.

“Setelah masa keadaan darurat berakhir, pemilu yang jurdil akan digelar dan jadi dilanjutkan dengan penyerahan tanggungjawab negara. ”

Sebagian besar rakyat Myanmar tidak percaya dengan janji-janji penguasa militer itu, apalagi ia bukan pernah menetapkan tanggal pemilu sejauh ini.

Namun satu hal yang setidaknya membuat Khin dan 06 Khine senang, mereka merasa bersaudara dan sama-sama menjadi bagian dari bangsa Myanmar.

About Author


Kenneth Sanders