Membalas sanksi atas penyiksaan karakter Uighur, China larang sejumlah anggota parlemen Inggris lantaran wilayahnya

Jackpot hari ini Result SGP 2020 – 2021.

26 Maret 2021

Iain Duncan Smith, Nusrat Ghani and Tom Tugendhat

Sumber gambar, Getty Images/UK Parliament/PA Media

China menjatuhkan sanksi kepada sembilan warga negara Inggris – termasuk lima anggota parlemen – dengan alasan mereka menyebarkan apa yang disebutnya sebagai “kebohongan dan disinformasi” tentang negara itu.

Sembilan orang tersebut termasuk mereka yang paling vokal mengecam China.

Sanksi itu menjadi pembalasan atas sanksi oleh pemerintah Inggris di hari Senin (22/03) tempat pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur.

Menteri luar negeri Inggris mengatakan kalau China ingin “membantah dengan kredibel” klaim pelanggaran tersebut maka mereka harus memberikan akses kepada PBB untuk memasuki Xinjiang.

Orang-orang yang menjelma sasaran oleh China termasuk mantan pemimpin Partai Persetujuan Inggris, Sir Iain Duncan Smith, seorang pengacara dan seorang akademisi.

Rahasia Iain mengatakan bahwa tempat menerima sanksi itu jadi “tanda kehormatan”.

Bagian China terhadap Inggris menyusul sejumlah sanksi serupa yang dijatuhkan kepada Uni Eropa. Blok regional tersebut merupakan bagian dari sebuah kegiatan terkoordinasi yang disampaikan di dalam Senin (22/03) bersama dengan Inggris, Amerika Serikat serta Kanada.

China menahan warga Uighur di kamp-kamp di wilayah barat bahar Xinjiang, dimana tuduhan penyiksaan, kerja paksa dan pelecehan seksual telah muncul.

China membantah tuduhan penyiksaan dan mengklaim kamp-kamp tersebut adalah fasilitas “pendidikan ulang” yang digunakan untuk memerangi terorisme.

Sembilan masyarakat Inggris yang dijatuhi hukuman adalah:

  • Anggota parlemen dari Golongan Konservatif Sir Iain, Nusrat Ghani dan Tim Loughton, serta dua anggota dewan perwakilan rakyat lainnya yang bergelar, Baroness Kennedy dan Lord Alton. Mereka adalah anggota Asosiasi Antar Parlemen tentang China.
  • Anggota parlemen dari Partai Konservatif Tom Tugendhat dan Neil O’Brien, yang memimpin Grup Riset China.
  • Pengacara Sir Geoffrey Nice QC, ketua Tribunal Uighur, yang menyelidiki dugaan kebiadaban terhadap kelompok minoritas itu.
  • Akademisi Universitas Newcastle Jo Smith Finley yang sedang meniliti soal orang Uighur.

Mereka semua mau dilarang masuk China, Hong Kong dan Makau. Kekayaan mereka di China pula akan dibekukan dan masyarakat serta institusi-institusi China mau dilarang melakukan bisnis dengan mereka.

Sir Iain mengatakan: “Ini merupakan suruhan kami, untuk menyerukan pengingkaran hak asasi manusia sebab pemerintah China di Hong Kong dan genosida itu terhadap orang-orang Uighur.

“Kita yang hidup bebas dalam bawah supremasi hukum kudu berbicara untuk mereka yang tidak memiliki suara. Jika hal itu membuat China melampiaskan kemarahannya kepada kami, maka saya akan mengenakannya sebagai tanda kehormatan. ”

Sementara itu, Ghani mengutarakan kepada program Today Radio 4 BBC: “Ini adalah seruan untuk semua negara demokratis dan para perakit hukum, bahwa kami tak akan dapat menjalankan suruhan sehari-hari kami tanpa dijatuhi sanksi oleh China cuma karena kami mencoba untuk mengungkap apa yang berlaku di Xinjiang dan penyiksaan yang terjadi terhadap orang Uighur. ”

“Saya tidak akan terintimidasi. Ini sekarang membuat saya semakin bermaksud untuk mengangkat suara hamba tentang orang Uighur, ” tambahnya.

Akademisi Smith Finley mencuit: “Saya tidak menyesal telah berbicara, dan saya tidak akan dibungkam. ”

Lebih lagi, Lord Alton juga mengutarakan: “Pemberlakuan sanksi tit-for-tat (pembalasan) tersebut adalah upaya kasar untuk membungkam kritik, ” sambil menambahkan bahwa “tugas prima anggota parlemen adalah memakai suara mereka atas nama mereka yang suaranya dibungkam”.

Sementara itu, Menteri Sungguh Negeri Inggris, Dominic Raab, juga sempat angkat cakap.

“Ini banyak membaca bahwa, sementara Inggris bercampur dengan komunitas internasional pada memberikan sanksi kepada itu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi bani adam, pemerintah China memberikan hukuman kepada para pengkritiknya.

“Jika Beijing ingin secara mustakim membantah klaim pelanggaran sah asasi manusia di Xinjiang, mereka harus memberikan Komisaris Tinggi PBB untuk Sah Asasi Manusia akses lengkap untuk memverifikasi kebenaran, ” tutur Raab.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Kampung China mengatakan bahwa kesimpulan Inggris untuk menjatuhkan hukuman “secara jelas melanggar adat internasional dan norma-norma mendasar yang mengatur hubungan global, sangat mencampuri urusan di dalam negeri China, dan sangat merusak hubungan China-Inggris”.

Dia menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri China telah memanggil duta besar Inggris untuk China guna “mengajukan pemberitahuan yang serius, menyatakan oposisi yang tegas dan kecaman keras”.

2px presentational grey line

Hubungan ‘akan semakin memburuk’

Analysis box by James Landale, Diplomaitc correspondent

Kesibukan pembasalan oleh pemerintah China ini tidak mengejutkan.

Sejak Inggris pertama kala menjatuhkan sanksi terhadap sebesar pejabat China pada asal pekan ini, tanggapan sebab Beijing sudah tidak terhindarkan.

Namun, bukan berarti langkah saling memberi hukuman ini tidak penting. Peristiwa ini justru memastikan kalau hubungan Inggris dengan China yang sudah buruk tersebut hanya akan menjadi semakin memburuk.

Dan tersebut menjadi sesuatu yang penting karena pemerintah sedang mencari jalan untuk mencapai suatu harmoni dalam hubungannya dengan Beijing.

Dalam tinjauan kecendekiaan luar negeri belum lama, Inggris menggambarkan China sebagai “pesaing sistemik” dan “ancaman terbesar yang berbentuk negara bagi keamanan ekonomi Inggris. ”

Tapi Inggris serupa membahas tentang upaya untuk mengembangkan “hubungan perdagangan & investasi yang positif”, serta bekerja sama dengan China dalam perubahan iklim & keanekaragaman hayati.

Seluruh itu kini akan menjadi sedikit lebih sulit sedang untuk dicapai.

2px presentational grey line

Selain menjatuhkan sanksi terhadap sembilan warga negara Inggris, China juga menyasar empat ikatan terkait. Mereka adalah Persekutuan Riset China, Komisi Benar Asasi Manusia Partai Lapuk, Tribunal Uighur, dan jawatan para pengacara Essex Court Chambers.

Seorang pengacara superior di Essex Court Chambers sebelumnya telah mengutarakan pendapatnya bahwa ada sebuah “kasus yang sangat kredibel” kalau pemerintah China melakukan pembunuhan terhadap kelompok Uighur.

Seorang juru bicara Aliansi Mengiringi Parlemen tentang China mengucapkan: “Keputusan untuk memberikan hukuman kepada lima anggota parlemen kami adalah sebuah serbuan nyata terhadap hak-hak bagian parlemen untuk menjalankan suruhan mereka.

“Kami akan menyusun pernyataan mendesak kepada para-para menteri dan pihak berkuasa di parlemen untuk menguatkan bahwa mereka dilindungi sebab bahaya sebagai akibat sebab intimidasi partai komunis. ”

2px presentational grey line

Setelah sanksi yang dijatuhkan oleh Inggris kepada pihak China diumumkan di hari Senin, Menteri Asing Negeri Inggris Dominic Raab menyebut penyiksaan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang jadi “salah satu krisis sah asasi manusia terburuk pada zaman kita”.

Lebih dibanding satu juta orang Uighur dan minoritas lainnya diperkirakan telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

A map showing the Xinjiang region

Xinjiang terletak di China barat laut dan merupakan daerah terbesar di negara tersebut.

Seperti halnya Tibet, Xinjiang merupakan sebuah provinsi otonom, yang artinya berantakan secara teori – wilayah itu memiliki sejumlah dominasi atas pemerintahan sendiri.

Namun dalam praktiknya, kedua wilayah itu menghadapi penyekatan besar oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, orang Uighur yang tinggal di wilayah tersebut menggunakan bahasa dengan berbeda, yang mirip secara bahasa Turki, dan memandang diri mereka dekat dengan budaya dan etnik secara negara-negara Asia Tengah.

Pada sisi lain, pemerintah China dituding melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan Uighur dan memisahkan anak-anak dari tim mereka.

China awalnya menggugat keberadaan kamp-kamp, sebelum kemudian mengklaim keberadaannya sebagai tindakan yang diperlukan untuk melawan terorisme.

China membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilontarkan kepada itu.

About Author


Kenneth Sanders