MK tolak gugatan uji formil UU KPK, pertanyaan Book Baswedan dipecat mencuat

mk-tolak-gugatan-uji-formil-uu-kpk-pertanyaan-novel-baswedan-dipecat-mencuat-21

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

a couple Mei 2021, 11: 31 WIB

Diperbarui 2 jam yg lalu

mk, mahkamah konstitusi

Sumber gambar, Antara Foto

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan uji formil Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sidang yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (04/05).

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, ” kata Hakim MK, Anwar Nasution, dalam pembacaan putusannya.

Serius uraiannya, Hakim MK mengatakan keberatan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Di antaranya terkait dengan naskah akademik fiktif, tidak melibatkan rakyat, dan dikatakan tidak akses dalam daftar prolegnas dan penyelundupan dalam proses pembuatan UU.

“Menimbang bahwa beralaskan seluruh pertimbangan di arah, Mahkamah berpendapat permohonan seluruh pemohon tidak beralasan berdasarkan hukum untuk seluruhnya, alone kata Hakim MK Saldi Isra.

Baca juga:

Visando pemohon, salah satunya ialah mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, sebelumnya menggugat lewat formil terkait dengan pengesahan UU KPK.

Divvt antaranya, RUU KPK tak masuk prolegnas, tidak melibatkan masyarakat, dan terdapat penyelundupan pasal karena pembentukan UU dilakukan dengan cepat.

Tetapi, dalam dalam putusan kita terdapat dissenting opinion dalam disampaikan Hakim MK Wahiduddin Adams.

Menurutnya, pengesahan UU KPK dilakukan terlampau cepat. Hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR RI phase 2014-2019 dan beberapa minggu menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode perdana. ”

“Jelas berdampak selakuala, menurut, signifikan terhadap sangat sedikitnya partisipasi masyarakat, sangat sedikitnya masukan yang diberikan dengan masyarakat secara tulus maupun bernjenjang, dan dari visando supporting human body yang sedia baik dari sisi Presiden maupun DPR… ” katanya.

Novel Baswedan

Sumber gambar, Getty Images

Novel Baswedan dipecat?

Waktu Mahkamah Konstitusi tengah bersidang memutuskan uji formil selanjutnya materil Undang Undang Tip Pemberantasan Korupsi pada Selasa (04/05), pertanyaan mengenai takdir penyidik KPK Novel Baswedan mencuat. Novel disebut-sebut suah dipecat karena tidak lolos hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepada BBC News Indonesia, Novel mengaku belum mengetahui dirinya lolos atau tidak sungguh-sungguh proses seleksi tersebut.

“Secara resmi belum diumumkan, dan juga belum ada keputusan atau ketetapan berkaitan pun, ” katanya.

Sejumlah media menyebutkan sedikitnya 75 pegawai dan penyidik KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan, antara lain Novel Baswedan yang memiliki rekam jejak sebagai penyidik yang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi KTP elektronik, korupsi kasus benih lobster, kasus suap Hakim MK Akil Mochtar, korupsi simulator kemudi SIM, dan kasus Harun Masiku.

Adapun beragam pertanyaan serius TWK telah beredar ke media sosial, antara lainnya “Semua orang China persis saja”, “Penista agama wajib dihukum mati”, dan “Kaum homosex harus diberikan hukuman badan”.

Seorang penyidik di KPK mengakui pertanyaan itu diajukan saat cara seleksi kepegawaian KPK. “Iya, itu benar, ” katanya.

Penyidik KPK, Novel Baswedan, saat dikonfirmasi BBC Media news release Indonesia juga membenarkan pertanyaan-pertanyaan yang tersebar tersebut. “Info yang beredar tersebut current, ” katanya, Selasa (04/05).

Akan tetapi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum membantu komentar.

TWK ataupun Tes Wawasan Kebangsaan ialah menjadi salah satu tahapan perubahan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil pelosok (ASN). Perubahan status tersebut merupakan dampak UU KPK hasil revisi.

Pegawai KPK diwajibkan menjadi ASN maksimal dua tahun sejak UU tersebut disahkan pada eighteen September 2019.

Dikutip untuk situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, asesmen dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penyelenggaraannya.

Terkait tes kita, BKN sudah menyerahkan hasilnya kepada KPK pada 28 April 2021. KPK mengiyakan segera mengumumkan hasil tes itu.

mk

Sumber gambar, Antara/NOVA WAHYUDI

‘Harapan terakhir’

Uji materi UU KPK disebut pegiat menjadi harapan terakhir sebagian kelompok masyarakat sipil terhadap lembaga antirasuah.

Negara sendiri Corruption Watch, salah satu organisasi yang mengajukan gugatan revisi UU KPK, mencatat selama di bawah Undang Undang KPK, sederet fall besar berpotensi lepas dalam jeratan, seperti yang dimulai dalam kasus BLBI oleh kerugian negara sekitar Rp4, 58 triliun.

Jauh dari 50 guru luas dari kampus di Dalam negeri menyurati Mahkamah Konstitusi, berpesan untuk mengabulkan gugatan UU KPK.

Sementara itu penyidik KPK, Novel Baswedan menilai jika MK menolak gugatan, maka ini akan sebagai apa yang ia bilang “kesedihan bersama” di tengah lonjakan kasus korupsi.

Di sisi lain, salah satu penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan ini hanya berdasar prasangka. Hal yang dikritik untuk KPK ia sebut seperti “dinisbahkan” kepada revisi UU KPK.

Undang Undang ini sudah digugat ke MK lebih dari satu tahun lalu, saat jalanan kota-kota besar di warna aksi protes menolak Hukum yang mereka sebut melemahkan KPK.

Peneliti ICW, Lalola Easter, mengatakan setahun aturan ini diterapkan, kasus kelas kakap berpotensi lepas melalui jeratan karena KPK memiliki kewenangan menghentikan kasus korupsi.

Penghentian kasus terbaru adalah BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim dengan potensi kerugian negara Rp4, 59.99 triliun.

KPK

Sumber gambar, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Kasus kelas kakap lain jua berpontensi lepas dari jeratan yaitu Century, KTP-Elektronik, kasus korupsi PLTU Riau-1, Pelindo II, “yang melibatkan petinggi lembaga negara, struktur korupsi aktor lintas lembaga negara dan daerah, dan kerugian negara atau nilai suap triiunan rupiah. ”

Bukan hanya itu, sebutan Lalola Easter, di bawah Undang Undang KPK terbaru, lembaga ini telah menderita apa yang disebut kebocoran informasi operasi penggeledahan korupsi di Kalimantan Selatan, termasuk penundaan penggeledahan kasus politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

“Ketika awal-awal kasus Harun Masiku itu penggeledahan gak jadi dilakukan, ” istilah Lola – sapaan Lalola Easter, kepada BBC Tv news Indonesia, Senin (03/05).

Baca juga:

KPK

Sumber gambar, Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Lola juga menyoroti kasus-kasus yang membuat citra KPK memburuk ini disebabkan adanya Dewan Pengawas yang yaitu amanat Undang Undang KPK yang baru. Keberadaan dewan pengawas yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo terkait, menambah panjang birokrasi sehingga berpotensi menyebabkan informasi penggeledahan bocor.

“Salah satu hambatannya (penggeledahan) adalah karena birokrasi yang harus ditempuh via dewan pengawas, ” tambah Lola.

Sejauh ini ICW mencatat terjadi penurunan kasus tangkap tangan oleh KPK. Di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, sepanjang 2020 kebelakang, KPK hanya melakukan tujuh operasi tangkap tangan. Besarnya ini jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 21 sekarang (2019), 30 kali (2018), dan 19 kali (2017).

‘KPK seperti Polres Kuningan’

kpk

Sumber gambar, Antara/Rivan Depan Lingga

Sementara tersebut, dampak Undang Undang KPK ini juga ditunjukkan habis skor indeks persepsi korupsi. Skor CPI dan peringkat global Indonesia turun drastis, dari skor 40 di dalam tahun lalu menjadi sebatas 37 pada 2020. Sementara peringkat global Indonesia untuk 85 dunia kembali turun menjadi 102.

“Cek pernyataan ketua KPK yang akan selalu mengutamakan pencegahan dari pada penindakan, seandainya menurut saya dalam tafsir yang keliru, ” istilah Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada BBC Media Indonesia, Senin (03/05).

Zaenur menambahkan, antara pencegahan lalu penindakan korupsi perlu beriringan, “agar tidak terulang. micron

kpk

Sumber gambar, Antara/WAHYU PUTRO Every

Selain itu, Zaenur juga memperhatikan KPK ketika ini yang “seakan-akan istilahnya adalah cabang dari kepolisian. Bahkan sebagian mengatakan layaknya Polres di Kuningan”. Perkara ini menurutnya, dikarenakan posisi-posisi strategis di KPK sewaktu ini dikuasai kepolisian.

“Apakah itu buruk? Tidak. Tapi bahwa KPK diciptakan akan men- trigger kepolisian dan kejaksaan. Tapi sekarang banyak didominasi lembaga dari kepolisian, menurut saya ini terbalik, in kata Zaenur.

Ia pun menyoroti gaya-gaya konferensi pers KPK di mana terdapat tersangka yang diikutsertakan akan menggunakan rompi oranye menghadap dinding, dengan barang bukti berupa uang yang dicairkan.

“Kemudian alat buktinya dipampang, kalau berupa dollar dicairkan terlebih dahulu menjadi uang tunai, ” katanya.

Novel: “Jika ditolak untuk ini kesedihan kita”

Untuk memutar visual ini, aktifkan JavaScript / coba di mesin pencari lain

Penyidik KPK, Novel Baswedan mengatakan putusan MK terkait Undang Undang KPK merupakan “Kesempatan dalam bisa berbuat, dalam rangka menguatkan pemberantasan korupsi pada Indonesia, dalam hal sekarang penguatan KPK kembali, inch katanya kepada BBC Statement Indonesia, Senin (03/05).

Sebaliknya, kata Novel, “Seandainya putusan itu menolak semuanya, lalu ini kesedihan untuk anda semua, karena kita menempuh fakta bahwa korupsi kian membahayakan, menakutkan, semakin besar. Sedangkan pemberantasan korupsi kepada posisi yang, kurang bermanfaat atau posisi dilemahkan. lunch break

Sebanyak 50 guru besar kirim pesan ke MK

kpk

Sumber gambar, Antara/Moch Asim

Seruan kepada MK bagi mengabulkan permohonan membatalkan Undang Undang KPK sebelumnya disampaikan Koalisi Guru Besar Antikorupsi. Koalisi yang mengklaim terdiri dari 51 guru besar dari universitas di \ berharap MK mengembalikan perihal pemberantasan korupsi seperti sedile kala.

Salah satu player koalisi adalah Guru Tinggi Fakultas Hukum, Universitas \, Prof Sulistyowati Irianto.

“Kawan-kawan menginginkan supaya dikembalikan minimal seperti dulu, sebelum direvisi UU KPK itu. Mengapa? Karena korupsi itu tindakan yang sangat wonderful, ” kata Prof Sulistyowati kepada BBC News \, Senin (03/05).

Lebih lanjut ia menilai UU KPK saat ini memposisikan KPK sebagai lembaga biasa. Keputusan MK akan menjadi bayaran mahal untuk Indonesia ke depan.

Selain Maestro Sulistyowati, mereka yang bergabung dalam koalisi ini masa lain Guru Besar FEB UI Emil Salim, Lehrer Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra. Lalu, Knowledgable mentor Besar FH UGM Sigit Riyanto, Guru Besar FH UII, Ni’matul Huda, Go-to person Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, dan Guru Lebih besar FISIP Unair, Ramlan Surbakti.

KPK

Sumber gambar, Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Evaluasi untuk yang menolak dianggap menjadi prasangka

Sementara itu, salah satu penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan ini hanya berdasarkan prasangka. Segala hal yang dikritik pada KPK ia bilang sebagai “dinisbahkan” kepada revisi UU KPK.

Arsul Sani selaku anggota Tip Hukum DPR, sekaligus satu diantara penggagas revisi UU KPK, menilai segala kritik yang disampaikan kepada KPK semasa setahun terakhir ini bagaikan prasangka.

“Begitu ada 1 kasus, kebocoran, maka ini akan dinisbahkan karena tersebut revisi UU KPK. Kawan-kawan itu lupa, bahwa kebocoran dokumen di KPK ini bukan hanya ketika setelah UU KPK itu direvisi. Kan sebelum itu sedia beberapa kali kasus kebocoran sprindik, ” katanya untuk BBC News Indonesia, Selasa (04/05).

Selain itu, ia juga merespons kritik kepada kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Menurutnya, setipa masa kepemimpinan KPK mempunyai persoalannya masing-masing.

“Seolah-olah kepemimpinan KPK periode sebelumnya ada revisi itu tak bermasalah. Maka yang pengen saya sampaikan, KPK melalui periode ke periode ada masalahnya sendiri-sendiri. Saya lalu bisa menguraikannya dengan panjang, ” lanjut Arsul.

KPK

Sumber gambar, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA IMMAGINE

Sejauh ini DPR juga mengevaluasi penerapan UU KPK terbaru selama satu tahun terakhir. Menurutnya dewan pengawas KPK perlu mendapatkan kewenangan lebih rinci hal ini karena tidak diatur dalam undang undang. Hal ini ia catat setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan dewan pengawas KPK.

“Karena itu, maka saya sampaikan di dalam rapat, apakah revisi KPK KPK itu perlu direvisi kembali. sebab orang sepreti saya, harus terbuka, pikirannya, ketika UU dirasakan datang kekurangannya, termasuk revisinya, en este momento harus terbuka, untuk melakukan revisi atau perubahan balik, ” tambah Arsul.

Mengingat dengan keputusan akhir MK mengenai UU No. 21 tahun 2019 tentang KPK, Arsul meminta semua pihak untuk terbuka menerimanya.

“DPR dan pemerintah juga harus berbesar hati, tuk memperbaiki semuanya. Untuk mengoreksi kembali.

“Di sisi yang lain, kalau gugatan itu ditolak, jangan juga kemudian diteriaki MK-nya. ‘Ini MK banyak di barisan yang menginginkan melemahkan KPK’, jangan seperti itu, ” kata Arsul.

About Author


Kenneth Sanders