Myanmar: Apa yang bisa diharapkan dari pertemuan pemimpin ASEAN?

myanmar-apa-yang-bisa-diharapkan-dari-pertemuan-pemimpin-asean-4

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

  • Pijar Anugerah
  • BBC Indonesia

6 tanda yang lalu

Sejumlah peserta unjuk rasa bertajuk "Gowes for Democracy #SaveMyanmar" bersepeda di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (17/4/2021). Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kecaman atas kudeta ilegal dan menuntut agar militer Myanmar (Tatmadaw) segera mengakhiri kekerasan serta mengembalikan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Sumber gambar, Antarafoto

Pertemuan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara (ASEAN) yang rencananya akan diadakan di Jakarta akhir pekan ini diharapkan dapat membuka jalan buat penyelesaian krisis di Myanmar.

Asisten Direktur Humas Sekretariat ASEAN, Romeo Masa Arca, mengonfirmasi kepada BBC bahwa pertemuan tersebut hendak diselenggarakan pada tanggal 24 April. “Itu informasi yang kami terima, ” katanya tanpa memberikan detil bertambah lanjut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, juga belum bersedia mengungkap rincian tentang pertemuan pemimpin ASEAN. Dia mengatakan mengatakan pihaknya masih menunggui pemberitahuan resmi dari Brunei Darussalam selaku ketua aliansi.

Bagaimanapun, anggota DPR dan pengamat menilai pertemuan ASEAN ini dapat menjadi jalan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintahan militer di Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil & memulihkan proses demokrasi.

Dalam pertemuan ASEAN di Jakarta tersebut, ujung bicara Kementerian Luar Daerah Thailand mengatakan Pemimpin Junta Militer Myanmar, Aung Hlaing, akan datang—namun kabar itu belum dikonfirmasi oleh pihak junta.

Kabar kedatangan Aung Hlaing mengundang hasil keras dari kalangan pelopor prodemokrasi Myanmar.

Alih-alih junta, mereka meminta ASEAN mengundang Pemerintahan Persatuan Nasional ( National Unity Governmen t, NUG) dengan baru terbentuk dan dianggap mewakili rakyat nasional.

“Kadang-kadang kita harus melihat, kita harus mendengar suara rakyat… dan Pemerintahan Persatuan Nasional adalah suara rakyat. Jadi saya pikir ASEAN kudu mempertimbangkan keputusan itu, dan kita masih punya waktu untuk mempertimbangkannya, ” kata aktivis Myanmar Khin Tanggungan dalam acara diskusi virtual Senin kemarin.

Para penggagas prodemokrasi di Asia dengan tergabung dalam Aliansi Teh Susu (Milk Tea Alliance) telah menerbitkan surat terbuka kepada negara-negara anggota PBB dan ASEAN, yang jarang lain menuntut untuk tak melibatkan militer Myanmar dalam upaya penyelesaian krisis pada negara itu serta mendukung proses dialog antara kelompok masyarakat sipil.

Apa yang diharapkan dari pertemuan itu?

Banyak pihak ragu pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang signifikan, mengingat ASEAN menganut prinsip non-interferensi. Artinya, setiap negara anggota ASEAN tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam negeri anggota lainnya.

Ditambah lagi, ASEAN tidak satu kaidah tentang Myanmar. Beberapa negeri menganggap kudeta sebagai masalah internal Myanmar.

Namun anggota Komisi I DPR lantaran Partai Golkar, Christina Aryani, berpendapat prinsip non-interferensi tak berarti ASEAN hanya letak diam.

Dia berharap pertemuan para pemimpin ASEAN dapat menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi bahwa yang berlaku di Myanmar merupakan tragedi – di samping kemunduran dalam demokrasi – dan membahas apa yang mau dilakukan oleh ASEAN.

“Kami mendorong agar Indonesia selalu menyuarakan agar tercapai suatu keputusan dari forum ini yang bisa menghentikan apa yang saat ini tengah bergejolak atau terjadi pada Myanmar, ” katanya kepada BBC News Indonesia.

Menurut nya, pemerintahan militer yang adalah pemerintahan de facto masa ini maupun pemerintahan sipil dapat diajak duduk bergabung untuk membicarakan jalan keluar terbaik bagi rakyat Myanmar.

Anggota Komisi I DPR lainnya, Irine Roba, dari PDIP, mengatakan bahwa jika pemimpin junta militer diundang dalam pertemuan ini, oleh sebab itu Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government, NUG) dengan disebut mewakili rakyat sipil juga harus diundang.

“Jadi intinya, jangan sampai Nusantara maupun ASEAN justru menyampaikan legitimasi pada junta militer, ” ujarnya.

Gen Min Aung Hlaing

Sumber tulisan, Reuters

Irine mengatakan, walaupun ASEAN menganut prinsip non-interferensi, tujuan asosiasi negara-negara Asia Tenggara itu seperti tercatat dalam piagam ASEAN adalah menjaga perdamaian dan ketenteraman di kawasan.

Menurut dia, negara-negara anggota asing bisa saja turun lengah karena apa yang dikerjakan militer terhadap warga biasa di Myanmar dapat dianggap sebagai kejahatan berat.

Sekitar ini, tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk menikmati yang memprotes kudeta telah menewaskan lebih dari 700 warga sipil.

Pakar hubungan internasional, Dinna Prapto Makmur, berpendapat setidaknya ASEAN mampu bertanya kepada junta militer Myanmar mengapa mereka menegah menghormati hasil pemilu dengan memenangkan partai Liga Demokrasi Nasional pimpinan Aung Si Suu Kyi.

“Melihat berlarut-larutnya proses di ASEAN itu sudah agak panjang, tanda saya negara-negara anggota itu titik temunya menanyakan dulu tentang bagaimana penghormatan kepada hasil pemilu – lebih diarahkan ke pemilunya, bukan kekerasannya” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

Indonesia mampu jadi penggerak

Menurut Dinna, dunia mengandalkan ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis pada Myanmar. Dalam hal tersebut, Indonesia bisa menjadi mesin penggerak ASEAN.

Indonesia benar sejak awal aktif melaksanakan berbagai diplomasi untuk mengaduk-aduk jalan keluar dari gawat Myanmar, termasuk meminta ketua ASEAN Brunei Darussalam mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas masalah tersebut.

Tetapi, Dinna mengatakan Indonesia menetapkan berinvestasi serius dalam jalan penyelesaian krisis di Myanmar ketika negara-negara anggota ASEAN lainnya tampak kurang bersemangat menangani masalah ini.

Salah satu hal yang dapat dilakukan Indonesia, menurut Dinna, merupakan memastikan suara rakyat biasa Myanmar turut didengar.

“Karena kalau yang diajak cakap hanya junta, bisa mumcul persepsi publik bahwa kita berpihak pada junta dan ini akan mempersulit metode damai, karena orang tak melihat Indonesia imparsial, ” ujarnya.

About Author


Kenneth Sanders