Negeri2 maju ‘memblokir’ rencana topang negara berkembang bikin vaksin sendiri, ungkap bocoran sertifikat WHO

negara-negara-maju-memblokir-rencana-bantu-negara-berkembang-bikin-vaksin-sendiri-ungkap-bocoran-dokumen-who-3

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

sejam yang cerai-berai

vaksin, vaksin covid-19

Sumber tulisan, EPA

Sekelompok negara maju – termasuk Inggris – memblokir proposal buat membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan kemampuan membuat vaksin, demikian ungkap bocoran sertifikat di tayangan BBC Newsnight.

Sejumlah negara berkembang sebelumnya telah menodong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membantu mereka terkait gagasan itu.

Namun negara-negara maju malah menolak sejumlah ketentuan di di hukum internasional yang mampu membantu negara-negara berkembang mewujudkannya.

Ini menurut tiruan bocoran naskah perundingan putusan WHO terkait isu itu.

Pada antara kelompok negara lulus itu adalah Inggris, GANDAR, dan yang tergabung di Uni Eropa.

“Kita bisa saja bersepakat buat mempermudah negara-negara memproduksi lebih banyak vaksin dan obat di dalam negeri, termasuk inisiatif yang akan membiayai dan memfasilitasinya.

“Inggris dalam posisi yang mendekati hal itu dengan berupaya menyingkirkan ide-ide progresif pada dalam teks tersebut, ” kata Diarmaid McDonald dari Just Treatment, yaitu ikatan yang mendukung akses dengan berkeadilan untuk obat-obatan.

Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa “pandemi global membutuhkan solusi global pula dan Inggris sedang memimpin upaya itu, untuk memastikan akses yang setimbal di seluruh dunia dalam mendapatkan vaksin dan pembelaan Covid-19. ”

Pakar bicara yang tidak disebutkan namanya itu juga menegaskan bahwa Inggris adalah salah satu donatur terbesar dalam upaya internasional untuk memastikan kalau lebih dari satu miliar dosis vaksin virus corona dikirim ke negara-negara berkembang tahun ini.

Masa dan kapan pemerintah harus campur tangan untuk mengisbatkan pasokan obat-obatan yang terjangkau, merupakan masalah yang sudah berlangsung lama.

Tetapi kemampuan negara-negara yang berbeda untuk mendapatkan vaksin dan obat-obatan terus menjadi pancaran selama pandemi.

Untuk memutar gambar ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Banyak pakar menyatakan bahwa akses vaksin yang berkeadilan merupakan ciri kunci dalam mencegah penggandaan kasus baru dan janji, serta bahwa terwujudnya kekebalan populasi.

Namun, daya memproduksi vaksin di level global baru mencapai sepertiga dari yang dibutuhkan, ungkap Ellen t’Hoen, pakar kebijaksanaan obat-obatan dan hukum substansi intelektual.

“Ini merupakan vaksin-vaksin yang diproduksi pada negara-negara maju dan dalam umumnya disimpan oleh negeri2 maju pula. ”

“Negara-negara berkembang sudah membuktikan butuh pembagian peran, bukan hanya dapat jatah vaksin, namun juga hak untuk memproduksi vaksin, ” lanjutnya.

Untuk membuat vaksin, tidak hanya diwajibkan memiliki hak untuk memproduksi substansi aktual dari bahan pokoknya (yang dilindungi oleh hak paten), namun juga kudu punya pengetahuan mengenai pembuatannya karena teknologinya rumit.

WHO tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan hak paten, namun organisasi itu pusat berupaya membuat negara-negara buat bisa bersama-sama mencari jalan untuk mendongkrak pasokan vaksin.

Pembicaraan yang tengah berlangsung di WHO itu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam asas internasional untuk menyiasati benar paten dan membantu negara2 untuk memiliki kemampuan teknis membuat vaksin.

Barang apa reaksi pihak industri obat?

Namun kalangan industri obat menyatakan bahwa mengabaikan sah paten akan menghambat keterampilan mereka untuk berinvestasi bertambah lanjut terkait Covid-19 serta penyakit-penyakit lain.

Depan bulan ini, perwakilan pabrik obat-obatan AS menulis tulisan kepada Presiden Joe Biden dan menyatakan keprihatinan itu.

“Menghapuskan proteksi [atas hak paten] itu hendak menghambat respons global tempat pandemi, ” tulis mereka. Ini termasuk upaya di mengatasi varian-varian baru Covid-19.

Selain itu, lanjut argumen mereka, akan menciptakan kecemasan yang berpotensi merusak keyakinan publik atas keamanan vaksin dan menghambat berbagi data, ” lanjut kalangan pabrik obat-obatan itu.

“Lebih penting lagi, menghilangkan penjagaan itu tidak akan mempercepat produksi [vaksin], ” tambah mereka.

Kalangan pakar lainnya setuju. Anne Moore, pakar imunologi vaksin, khawatir mengenai dampak melecehkan hak paten bagi pengkajian di masa depan.

“Seiring berjalannya waktu, kita melihat makin sedikit organisasi dan perusahaan komersial yang bergerak di bidang vaksin karena keuntungannya sangat kecil, ” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan obat mengungkapkan bahwa mereka telah memberi sumbangan keuangan maupun obat-obatan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Namun, kalangan pegiat menyatakan bahwa kira-kira £90 miliar (atau lebih dari Rp1. 700 triliun) uang publik telah disalurkan untuk pengembangan perawatan Covid-19 dan vaksin, sehingga publik pun seharusnya juga memiliki bagian. Begitu pandemi berakhir, akan ada banyak kekayaan yang dihasilkan, demikian alasan mereka.

“Jelas kalau ada rencana yang berjangka lebih lama lagi buat meningkatkan harga vaksin-vaksin itu, begitu fase paling darurat dari pandemi ini sudah. Jadi itu alasan lain mengapa negara-negara berkembang membuktikan kami perlu mendapatkan kemahiran untuk memproduksi vaksin dengan mandiri, ” kata t’Hoen.

About Author


Kenneth Sanders