Omnibus Law: Apa konsekuensi jika rencana yang disepakati DPR dan negeri ‘diubah’ dan ‘tak sesuai jalan hukum’?

Omnibus Law: Apa konsekuensi jika rencana yang disepakati DPR dan negeri 'diubah' dan 'tak sesuai jalan hukum'?

HUKUM

Pimpinan DPR membantah telah mengubah draf UU Cipta Kerja setelah rapat paripurna tanggal 5 Oktober lalu. Perbedaan jumlah halaman pada draf omnibus law yang beredar di masyarakat, klaim mereka, sekadar akibat penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas.

Namun apa sebenarnya konsekuensi hukum jika draf UU diubah setelah disetujui DPR? Dan selain menggugat ke Majelis hukum Konstitusi, proses hukum apa sedang yang dapat ditempuh penolak UU Cipta Kerja?

Mengubah atau menambahkan satu kata pun dalam sebuah UU yang sudah disetujui DPR tidak boleh dilakukan menurut teori dan ketentuan hukum, kata Feri Amsari, pakar hukum tata negara pada Universitas Andalas, Padang.

Feri menyebut menyembul atau berubahnya satu kata mampu mengubah makna UU. Sementara penggandaan pasal baru, kata dia, mencuatkan ketentuan yang tidak disepakati pada bersama oleh berbagai fraksi pada DPR.

“Tidak boleh ada perubahan. Dengan diketuk dalam rapat paripurna DPR adalah pasal-pasal yang akan disahkan menjadi UU, ” ujar Feri via telepon, Selasa (13/10).

“Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki salah ketik, misalnya kurang, kelebihan atau lengah huruf. Yang tidak diperbolehkan merupakan menambahkan kata, kalimat, menyusupkan pencetus dan segala sesuatu yang tak berkaitan dengan kesalahan ketik, ” tuturnya.

Hukum

Setelah disetujui menjadi UU oleh DPR, 5 Oktober lalu, empat draf beleid Cipta Kerja beredar di masyarakat. Keempatnya memiliki jumlah halaman yang berbeda, yaitu 905, 1052, 1032, dan 812 halaman.

Berbagai versi rencana itu memuat sejumlah ketentuan berbeda. Salah satunya, kata Feri, berselirat dengan aturan pelaksana UU Menjadikan Kerja.

“Yang heboh adalah pergantian sebutan ‘dengan’. Kalimat ‘diatur dengan peraturan pemerintah’ diganti menjadi ‘diatur di dalam peraturan pemerintah’. Konsekuensinya adalah perut hal yang berbeda, ” ujar Feri.

“Dalam draf awal yang penuh tertulis adalah ‘diatur dengan sistem pemerintah’ sehingga harus dibuat 474 peraturan pemerintah.

“Katanya ingin menyederhanakan, kok bahkan membuat banyak peraturan? Ketika dikritik, itu diubah menjadi ‘dengan susunan pemerintah’ sehingga mungkin cukup dibuat 11 PP karena ada 11 kluster, ” kata Feri.

Bantahan DPR

Namun Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, menyebut tak ada perubahan apapun dalam draf UU Cipta Kegiatan setelah disetujui di rapat lengkap.

Rekaman dan notulensi proses pembahasan RUU disebut Aziz bisa menjadi bukti bahwa DPR tidak menukar substansi UU Cipta Kerja.

Dalam bertemu pers, Selasa kemarin, Aziz cuma mengakui eksistensi dua dari 4 draf DPR yang beredar, yakni yang 1035 dan 812 halaman.

Rancangan 1035 halaman, kata Aziz, menyusut menjadi 812 halaman karena Sekretariat DPR melakukan penyesuaian bentuk tulisan, marjin, dan ukuran kertas.

Terhormat berkata, draf 812 halaman yang itulah yang diserahkan ke Pemimpin Joko Widodo untuk disahkan menjadi UU dan dimasukkan ke Kepingan Negara.

“Saya jamin, sesuai sumpah kedudukan, kami tidak berani menyelundupkan pasal. Itu merupakan tindak pidana, ” ujarnya.

“Pengetikan draf final, bertemu aturan, harus menggunakan ukuran tulang legal yang resmi. Versi 1035 halaman tidak diketik dalam kertas legal. Setelah pengetikan dan penyuntingan, jumlahnya menjadi 812 halaman, ” kata Aziz.

HUKUM

Mampu dipidana?

Mengubah draf UU yang sudah disahkan merupakan perbuatan pidana, taat Feri Amsari. Tindakan itu mampu dijerat Pasal 264 Kitab Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 264 itu memuat ancaman pidana penjara paling periode delapan tahun terhadap orang dengan memalsukan akta otentik, surat pinjaman, surat kredit, dan surat bukti bunga.

“Yang disahkan di DPR tersebut adalah dokumen yang disepakati. Itu termasuk akta otentik, ” ujar Feri.

“Mengubah dokumen itu sama dengan memalsukan dokumen negara, itu perbuatan pidana. Dokumen negara tidak dapat dipalsukan atau diganti-ganti, ” tuturnya.

Tersedia ancaman pidana itu juga diakui Aziz Syamsuddin. Namun sekali lagi, dia membantah DPR mengubah UU Cipta Kerja yang disepakati di rapat paripurna.

“Saya yakin integritas kawan-kawan di Baleg tidak mungkin memasukkan pasal, apalagi setelah diketok dalam tingkat I dan tingkat II, ” tuturnya.

Pada tahun 2009, sebuah ayat dalam RUU Kesehatan kering setelah disetujui pada rapat lengkap. Badan Kehormatan DPR kala itu berdalih bahwa tidak ada kesengajaan terkait hilangnya ayat (2) Urusan 113 dalam UU itu.

Tiga bagian DPR kala itu, Ribka Tjiptaning, Aisyah Salekan, dan Maryani Baramuli, diadukan ke kepolisian dengan dakwaan bertanggung jawab atas penghilangan bagian tersebut.

Sempat mengusut dugaan kejahatan dalam kasus itu, Polri belakangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3) untuk tiga legislator itu.

Batal demi hukum?

Dalam kasus ayat tembakau, DPR mengembalikan ketentuan tersebut usai polemik ini ramai dibicarakan publik. UU Kesehatan itu kendati tetap berlaku.

Menurut Feri Amsari, yang dapat membuat sebuah UU batal demi hukum adalah pelanggaran prosedur yang dilakukan legislator.

“Batal demi hukum berbeda dengan dibatalkan. Dibatalkan itu harus melalui proses kehakiman. Batal demi hukum adalah suasana di mana terbukti ada cacat prosedural. Maka dianggap tidak pernah ada, ” tuturnya.

“Permasalahannya, kita selalu ingin membawa persoalan seperti tersebut ke pengadilan. Seharusnya publik secara luas cukup sepakat bahwa UNDANG-UNDANG itu cacat prosedural sehingga dianggap tidak pernah ada, ” logat Feri.

Selain menggugat ke MK, sebagaimana anjuran Presiden Joko Widodo serta pimpinan DPR, para penolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja disebut Feri mampu mempersoalkan legislasi ini ke Meja hijau Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, sebutan Feri, bukan prosedur atau substansi yang dapat digugat ke PTUN, melainkan tindakan pemerintah dan DPR yang diduga tak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang cara.

“Yang diuji tindakan dan langkah-langkah mereka, misalnya dugaan menyembunyikan draf, rapat tengah malam, dan tidak melibatkan publik.

“Itu bertentanganan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di kausa 10 UU 30/2014. Kalau tindakannya dianggap cacat secara hukum administrasi, maka produk yang dihasilkan selalu dianggap tidak sah, ” sekapur Feri.

Feri mengatakan, sepanjang sejarah belum pernah ada pembuat UU yang dipersoalkan ke PTUN.

Apa tahapan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja berikutnya?

Merujuk UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah oleh UU 15/2019, RUU yang sudah disepakati dalam pembahasan tingkat II alias kerap paripurna di DPR, harus disampaikan ke presiden paling lama tujuh hari setelah ketuk palu pengesahan.

Terhormat Syamsuddin menyebut tenggat penyerahan draf omnibus law ke presiden adalah 14 Oktober.

Draf omnibus law tersebut wajib diteken presiden 30 hari setelah disetujui di DPR. Umpama presiden tak menandatangani draf tersebut, UU Cipta Kerja secara norma akan tetap sah.

Artinya, merujuk Kausa 73 ayat (2) UU 12/2011, UU Cipta Kerja wajib dimasukkan ke lembaran negara untuk memperoleh nomor.

Beleid itu akan berangkat berlaku setelah remsi masuk lembaran negara dan diteken Menteri Adat dan HAM.

About Author


Kenneth Sanders