Omnibus Law: Demo tolak UU Menjadikan Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: ‘Polisi melakukan pelanggaran’

Omnibus Law: Demo tolak UU Menjadikan Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: 'Polisi melakukan pelanggaran'

omnibus

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan polisi “telah melaksanakan pelanggaran peraturan Kapolri” saat memukul aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Organisasi ini mencatat tindakan kekerasan oleh aparat petugas terjadi di 18 provinsi serta dinilai melanggar Peraturan Kapolri Cetakan 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan ketika ribuan orang yang terdiri dari buruh, pelajar, dan mahasiswa di kurang wilayah ditangkap selama tiga keadaan rangkaian aksi protes.

unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu

Belasan orang yang kebanyakan mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilaporkan luka-luka.

Tapi Mabes Polri berdalih apa yang dilakukan jajarannya saat menghadapi pengunjuk menemui “sudah sesuai aturan”.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani gerak-gerik unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan lagak.

“Apa yang terjadi hari ini banget menggambarkan Telegram Kapolri yang karenanya menimpa korban sangat banyak, ” ujar Asfinawati dalam jumpa pers daring, Kamis (08/10).

Polisi di Surabaya

“Banyak massa aksi ditangkapi pada jalan-jalan, di stasiun, bahkan pada jembatan, ” sambungnya.

Asfin menyebut jika merujuk pada Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Anarki, kepolisian bisa membatalkan massa jika terjadi kericuhan.

Tapi yang terjadi di lapangan, katanya, penembakan gas air mata serta meriam air dilakukan ketika massa sedang menyampaikan pendapatnya atau berorasi.

“Kalaupun mau dibubarkan bukan pengikut, tapi orang yang membuat kekacauan. ”

unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta

YLBHI menilai kepolisian sebagai petugas negara sudah menjadi “alat negeri agar Omnibus Law diberlakukan. ”

Selain penangkapan, YLBHI juga menerima laporan adanya pemukulan dan penelanjangan kepada pengunjuk rasa yang ditangkap. Situasi itu, menurutnya, menunjukkan “brutalitas polisi”.

Tak cuma itu, para pembantu hukum di beberapa daerah tak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.

pelajar diamankan

‘Dua mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, terluka parah’

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setidaknya enam mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa terluka saat berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan industri Jababeka pada Rabu (07/10).

Humas Universitas Pelita Bani, Nining Yuningsih, bercerita, dari enam anak didiknya yang dilarikan ke Rumah Sakit Sentra Medika, dua di antara mereka mengalami luka mendalam.

“Kalau yang empat orang telah boleh pulang karena luka rendah di kaki dan pelipis dengan harus dijahit, ” ujar Nining Yuningsih kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (08/10).

unjuk rasa di Bekasi

Nasrul Firmansyah, prawacana Nining, mengalami luka cukup pelik di bagian kanan kepala.

Mengambil dokter, tengkoraknya retak dan harus menjalani operasi karena mengalami pendarahan.

Sementara seorang lagi bernama Roy, terluka di bagian kiri besar dan harus dijahit. Namun kondisinya, menurut Nining, tak seberat Nasrul.

Hingga saat ini, ia tidak tahu pasti apa penyebab luka enam orang itu. Sebab, kronologi yang dituturkan para saksi serampangan tak menjelaskan detail peristiwa di Rabu siang itu.

unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta

Pula, pihak kepolisian belum mendatangi universitas untuk menjelaskan insiden tersebut.

“Kalau menurut anak-anak itu, mereka diblokade oleh polisi saat pergi ke lokasi demonstrasi. Anak-anak ini kudu berputar lagi, tapi karena memaksa menerobos mungkin di situ terjadinya, ” ujar Nining.

“Nasrul sendiri era saya tanya kena apa, tempat bilang tidak lihat karena perihal sangat cepat, ” sambungnya.

Pihak universitas, kata Nining, sangat menyesalkan perkara ini karena apa yang dikerjakan mahasiswanya hanya menyampaikan aspirasi. Catatannya, sekitar 300 mahasiswa ikut kesibukan unjuk rasa.

“Sangat menyesal berlaku insiden begini, kita juga sesalkan dan kecewa. Tapi kami tidak bisa menyalahkan kedua pihak. ”

Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja

Di Parepare, polisi ‘persulit’ visum

Di Parepare, Sulawesi Selatan, 12 mahasiswa dengan bernaung di bawah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menikmati luka beragam seperti bocor di kepala, lebam di dada, serta terpapar gas air mata.

Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan, Ahmad Sirajul Munir, 12 mahasiswa ini dilarikan ke RSUD Andi Makkasau.

“Jadi betul kami sayangkan bahwa tindakan represif polisi, ” ujar Ahmad Sirajul Munir kepada BBC News Nusantara.

Yang membuat kecewa, klaimnya, kepolisian menegasikan ketika diminta melakukan visum.

unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja

“Kata polisi, korban kalau mau visum harus datang ke kantor petugas, tapi bagaimana kan mereka sedang di rumah sakit. Kan membawa, ” lanjutnya.

Selain ada korban luka, PMII juga menyebut ada puluhan anggotanya yang ditangkap. Kendati malam harinya dibebaskan dengan ancaman asalkan tidak melakukan aksi demonstrasi teristimewa.

Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung Rabu (07/10) setidaknya ada 1. 000 lebih orang yang berkumpul di depan gedung DPRD Parepare.

Aksi demonstrasi yang berlangsung damai berubah ricuh ketika massa dan polisi dorong-dorongan.

unjuk rasa Sukoharjo

‘Kami tidak boleh mendampingi orang yang ditangkap’

Di Semarang, Tim Advokasi Kemandirian Berpendapat Jawa Tengah, menyebut setidaknya ada 200an orang yang terdiri dari pelajar, buruh, dan mahasiswa ditangkap ketika aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung dalam gedung Gubernur Jawa Tengah.

Perwakilan sebab Tim Advokasi, Etik Oktaviani, berkisah sebelum menangkap ratusan orang tersebut, polisi menembakkan gas air timbil untuk membubarkan massa yang tiba ricuh lantaran tak digubris pihak pemprov maupun DPRD.

“Pukul 16. 00 WIB itu massa sudah berangkat panas dan akhirnya ada saling lempar baru. Bukan cuma kawula tapi polisi juga (melempar batu), ” ujar Etik Oktaviani pada BBC News Indonesia.

Unjuk rasa Semarang

“Saat ditembak gas air mata polisi mengejar-ngejar, datang menyisir jalan-jalan. Bahkan ada orang yang lagi makan ikut ditangkap, ” sambungnya.

Dari pantauan tim, sirih Etik, ratusan orang yang ditangkap itu dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan mengenai “siapa dalang aksi ricuh”.

Hanya sekadar, ketika pihaknya ingin melakukan pendampingan ditolak kepolisian dengan dalih sedang mendata identitas mereka.

Sepanjang pantauannya, penangkapan dan penahanan itu berlangsung delapan jam. Selama itu pula, cantik pendamping maupun keluarga tidak diperbolehkan masuk.

Unjuk rasa Semarang

“Makin malam, keluarga orang-orang yang ditangkap makin banyak yang datang dan mulai resah serta menangis karena tidak boleh masuk. ”

“Baru pukul 03. 00 WIB esoknya sebagian yang ditahan kesimpulannya dilepas. Itu jumlahnya sekitar 170-an orang. ”

“Ketika keluar itu, kami lihat ada yang jalannya senjang, kemudian ada kepalanya diperban. ”

Mematok Kamis (08/10) sore, katanya, setidaknya ada 10 orang yang sedang ditahan di Polrestabes Semarang.

Awak Advokasi pun saat ini sedang mendata ulang korban aksi represif kepolisian untuk menyiapkan upaya asas.

Unjuk rasa Semarang

Apa kata polisi?

Polda Metro Hebat menangkap setidaknya 1. 000 karakter dalam aksi unjuk rasa menumpukan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku hingga Kamis (08/10) malam.

Tukang Bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, mengatakan ribuan yang ditangkap itu berusia remaja dan diduga melakukan tindakan kericuhan di bermacam-macam tempat di Jakarta.

“Itu ialah ‘anarko-anarko’, perusuh-perusuh, ” ujar Yusri Yunus seperti dikutip dari Tribunnews. com.

unjuk rasa Jakarta

Sementara itu, Juru Bicara Mabes Polri, Awi Setiyono, mengatakan apa yang dikerjakan anggota di lapangan sudah bertemu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tarikh 2009 tentang Penggunaan Kekuatan di Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Mengenai Penanggulangan Anarki.

Ia mengklaim tindakan penembakan gas air mata dan konon air dilakukan karena massa sudah bertindak anarki sehingga harus dibubarkan.

“Selama demo berjalan damai, dilihat sendiri mana ada polisi mukulin kalau damai. Tapi kalau polisi dilemparin pastilah bergerak, pastilah menembakkan gas tirta mata untuk membubarkan, ” tambahan Awi Setiyono kepada BBC.

unjuk rasa Jakarta

Awi selalu mengaku, korban kericuhan tidak hanya dari kelompok pendemo tapi pula kepolisian.

Adapun mengenai penangkapan pendemo, klaimnya, dilakukan karena sudah mengerjakan kriminal.

“Masa dibiarkan. Jadi tanpa dibolak-balik polisi dibilang represif, ” katanya.

About Author


Kenneth Sanders