Omnibus Law: DPR dan pemerintah bakal sahkan RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna, aliansi buruh ancam gelar unjuk rasa serentak pada puluhan kota: ‘Kita dalam bahaya’

omnibus-law-dpr-dan-pemerintah-bakal-sahkan-ruu-cipta-kerja-pada-rapat-paripurna-aliansi-buruh-ancam-gelar-unjuk-rasa-serentak-di-puluhan-kota-kita-dalam-bahaya-31

Omnibus Law

Ratusan ribu orang yang tergabung di organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota di Indonesia dijadwalkan akan menggelar mogok nasional dan aksi unjuk rasa serentak untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang direncanakan bakal disahkan dalam Kerap Paripurna DPR, 8 Oktober kelak.

Kelompok buruh menyebut aksi semasa tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap mudarat buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

Sementara itu, dalam Rapat Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi akur RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun dua fraksi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keseimbangan Sejahtera menyatakan menolak.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim RUU Membentuk Kerja melindungi pekerja dan karakter usaha UMKM.

Ketua Kongres Perserikatan Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Membikin Kerja pada Rapat Paripurna, Kamis, 8 Oktober nanti.

Ini karena dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan golongan buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dibanding 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Hal lain mengenai terancam dihapusnya skema Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, jika desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan seperseribu orang yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa akan mengimplementasikan demonstrasi serentak di depan gedung DPR/DPRD dan pemerintah daerah pada 30 kota.

“Mau tidak sedia di masa pandemi, di mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad cara pemerintah dan DPR peduli bakal nasib rakyat.

“Kaum buruh & masyarakat banyak kehilangan pekerjaan sebab PHK. Kita dalam bahaya, ” ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Sementara tersebut, Direktur Pusat Studi Konstitusi sebab Universitas Andalas, Feri Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya siap mendatangkan RUU Cipta Kerja untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) bila akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kami akan menguji ke MK walaupun RUU ini seperti sudah terencana matang. Tapi bagi beta tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara yang paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Omnibus Law

Sejauh pengamatannya, Rencana Undang-undang Cipta Kerja memuat kurang persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pelengahan terhadap lingkungan hidup demi menjadikan investor dan pengabaian atas metode pembentukan undang-undang.

Pun dalam pembentukannya, menurut Feri, cacat formil pasal tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law itu tidak dikenal di UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi peraturan tidak menggunakan model penggabungan. Yang ada revisi untuk satu peraturan terhadap satu undang-undang tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. ”

Apa dengan terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Pada rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pembicaraan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi itu yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Penentangan Bangsa, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yakni Demokrat dan Partai Keadilan Tenteram menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kegiatan RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifa, mengatakan rapat yang berlangsung lama dan maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

Omnibus Law

“Sebetulnya keberatan kami karena itu menyangkut 79 undang-undang kita kudu pastikan. Kalau buru-buru nanti tersedia yang terlewat. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item istimewa, iya kita sinkonkan tapi dengan bukan item utama ini kami khawatir luput, ” ujar Ledia Hanifa kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Nusantara, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan waktu yang betul cepat ini, ” sambungnya.

Beberapa pokok yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melayani usaha di kehutanan untuk mengabulkan pelestarian hutan kembali.

“Ini fungsi pengekalan hutan sangat kita khawatirkan & harusnya tetap ada. ”

Kemudian terpaut pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Sementara pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Pranata Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses transparansi dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, seperti hak cuti berisi, melahirkan, menyusui, dan menstruasi buat pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula dengan aturan tanda kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah sebab pemerintah. Jika merujuk pada kaidah sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui tanggungan BPJS.

Tapi pemerintah menginginkan agar rencana itu diturunkan menjadi 25 kali upah dengan skema 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Omnibus Law

Selanjutnya dalam RUU Membikin Kerja juga membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja aneh di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral dalam tingkat kabupaten/kota yang terancam buyar.

Ia menjelaskan, penetapan upah kecil hanya berlaku di tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada persetujuan dari gubernur dengan hitungan merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih tinggi kan daripada provinsi? ”

Apa dengan akan terjadi dalam Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Menjadikan Kerja dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung 8 Oktober kelak bisa terjadi jika pemerintah mengakui beleid tersebut.

Tapi hal itu, katanya, mustahil terjadi, sebab pembahasan sengaja dipercepat agar bisa dituntaskan di masa sidang Oktober ini.

Dia juga berkata, jika beleid itu dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka hampir pasti disetujui buat disahkan menjadi undang-undang meski tersedia dua fraksi yang menolak.

Apa kata pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Membuat Kerja akan dibawa ke Kerap Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan pada 8 Oktober nanti.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk memajukan pemulihan ekonomi nasional dan mendatangkan Indonesia memasuki era baru perekonomian global.

Omnibus Law

“RUU Cipta Kerja akan memerosokkan reformasi regulasi dan debirokratisasi, jadi pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, serta Kriteria (NSPK) dan penggunaan pola elektronik”, ujar Menko Airlangga di dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil.

Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan meluluskan manfaat yang mencakup kemudahan serta kepastian dalam mendapatkan perizinan mencari jalan.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan memperoleh insentif dan kemudahan baik di bentuk insentif fiskal. Di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada dunia usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Gagasan membuat RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law mula-mula kali dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Cipta Kerja tersebut terdiri dari 11 klaster & lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat pula kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan order pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Istimewa.

Pemerintah menyerahkan draf dan Surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari lalu. Namun sejak awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak pertimbangan dan penolakan dari banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.

About Author


Kenneth Sanders