Omnibus Law: Pasal ‘menyelundup’ ditakutkan untuk pendidikan ‘tambah mahal’, DPR: ‘Di KEK, komersialisasi pasti ada’

Omnibus Law: Pasal 'menyelundup' ditakutkan untuk pendidikan 'tambah mahal', DPR: 'Di KEK, komersialisasi pasti ada'

PENDIDIKAN

Sebanyak pegiat pendidikan mengaku merasa dibohongi dengan lolosnya pasal mengenai perizinan pendidikan pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang mereka khawatirkan dapat ‘membuat pendidikan makin mahal’.

Mereka menyatakan pula siap menguji undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, DPR telah menanggalkan aturan klaster pendidikan dalam RUU itu, tapi pasal perizinan pelajaran tetap dimasukkan dan disahkan DPR, dengan dalih hanya akan legal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

‘Praktik cari untung makin khas’

PENDIDIKAN

Dalam UNDANG-UNDANG Ciptaker yang disahkan Senin (05/10), disebutkan bahwa perizinan pada daerah pendidikan di KEK dapat dilakukan sesuai aturan Izin Berusaha yang dicantumkan dalam undang-undang yang kala disebut Omnibus Law itu.

Pemimpin Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBT), Darmaningtyas, mengkhawatirkan aturan itu akan membuat pendidikan makin mahal serta tak terjangkau bagi mereka yang miskin.

Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional  tarikh 2003, lembaga penyelenggara pendidikan harus bersifat nirlaba.

Lembaga pendidikan kendati tidak mengajukan Izin Berusaha, sebab bukan badan usaha yang mengejar keuntungan.

“Yang sudah pasti saat ini ini ada keluhan-keluhan pendidikan dikomersialisasikan… Itu akan semakin kuat [dengan aturan dalam Omnibus Law] karena pendidikan tersebut izinnya sebagai badan usaha.

“Kalau badan usaha itu untuk mencari keuntungan sehingga praktik pendidikan sebagai bisnis akan semakin khas, ” ujarnya.

Ditambahkan Darmaningtyas, sebelum pendidikan diizinkan menjadi badan usaha sekadar, akses pendidikan, khususnya pendidikan agung masih terbatas, baru mencapai dalam bawah 40% bagi orang-orang dengan berusia 18-23 tahun.

Fauzi Abdillah Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) melihat pasal itu sebagai “pasal yang menyelundup, yang membuka tiang dan memberikan payung untuk komersialisasi pendidikan. ”

Mengapa masuk ke UU?

Sebelumnya, DPR sudah mencabut klaster pendidikan dalam aturan itu sebab penolakan dari sejumlah pegiat pendidikan.

Namun, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang partainya menolak pengesahan RUU itu, menjelaskan pasal soal perizinan pendidikan akhirnya tetap meresap dalam pengaturan soal Kawasan Ekonomi Khusus karena Indonesia sudah tersekat dengan Persetujuan Umum mengenai Beban dan Perdagangan atau GATT.

Sebab karena itulah Darmaningtyas menyebut kalangan pegiat pendidikan “merasa dibohongi” oleh DPR dan mereka menyatakan siap untuk mengajukan uji materi peraturan ini ke Mahkamah Konstitusi.

UU Omnibus Law

Namun Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, membantah DPR berbohong.

“Itu hak untuk berkomentar yang dilindungi undang-undang. Namun, kami sama seluruhnya tidak mau membohongi siapa kendati karena ini komitmen, berdasarkan suara dengan pemerintah bahwa prinsip pendidikan itu nirlaba.

“Ada pun dengan dapat menggunakan izin usaha tersebut hanya yang di KEK. Dengan lain mengacu pada ketentuan existing [yang ada], ” ujarnya.

Kawasan ekonomi khusus itu, kata Achmad Baidowi, tak mampu dilepaskan dari komersialisasi.

“Kita terang semua Kawasan Ekonomi Khusus itu bicara bisnis, bicara ekonomi, karakter punya duit semua, orang kaya pada situ. Komersialisasi pasti ada di situ.

“Makanya kita gunakan klausul tersebut hanya untuk di Kawasan Ekonomi Khusus yang mendapatkan izin sebab pemerintah pusat. Jadi tidak bisa tiba-tiba badan usaha pembuat lembaga pendidikan di KEK tanpa izin pemerintah pusat itu, nggak dapat. ”

‘Aturan harusnya sama’

Dalih hanya akan berlaku di Kawasan Ekonomi Istimewa itu dikritik Anggota Badan Penumpil Nasional Pendidikan, Doni Koesoema.

Dia mengatakan yang tinggal di daerah itu juga merupakan anak-anak Nusantara yang harusnya dinaungi dengan kaidah yang sama secara nasional.

SEKOLAH

Ia mengkhawatirkan dengan aturan berbeda itu, madrasah asing dapat beroperasi dengan bertambah mudah tanpa mengikuti standar nasional, hal yang bisa berdampak pula pada gaji guru di kian.

“Sekolah-sekolah internasional yang datang ke sini harus dipastikan bagus, itu kalau dengan UU Ciptaker tidak bisa memastikan sekolah itu berkualitas ataupun tidak.

“Lalu kemudian ada potensi diskiminasi juga pada guru-guru. Belakang kalau ada guru indonesia kegiatan di situ, dengan diatur pakai UU Omnibus Law mereka mampu mendapat diskriminasi gaji dan lain-lain, ” ujarnya.

Doni menambahkan peristiwa itu juga bisa menimbulkan pertarungan yang merugikan bagi sekolah swasta nasional dan sekolah negeri dalam wilayah setempat.

About Author


Kenneth Sanders