Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjadi lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjadi lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Pertemuan Jokowi dan tokoh Papua

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemimpin Bidang Politik, Hukum dan Ketenteraman (Menko Polhukam), Mahfud MD, membuktikan bakal menambah tiga wilayah perdana di Papua sehingga ke ajaran terdapat lima provinsi.

Agenda pemekaran itu diungkapkan Mahfud MD seusai menggelar rapat bersama Pemimpin MPR Bambang Soesatyo, Menteri Di Negeri Tito Karnavian, serta perwakilan TNI-Polri di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (11/09).

Menurut Mahfud MD, pemekaran wilayah di Papua menjadi lima provinsi adalah “amanat lantaran undang-undang” 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Revisi selalu akan dilakukan, atau penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua yang rencananya dimekarkan menjelma 5, ditambah 3 dari dengan ada sekarang. Karena itu merupakan amanat dari undang-undang, ” perkataan Mahfud kepada wartawan.

Dalam melahirkan rencana ini, Mahfud mengatakan negeri akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua untuk melancarkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan negeri, ” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang serupa, Ketua MPR Bambang Soesatyo beralasan bahwa pemekaran Papua menjadi lima provinsi adalah demi kesejahteraan klub Papua.

“Isu soal pemekaran provinsi yang telah menjadi amanat UNDANG-UNDANG 21 tahun 2001 jadi lima wilayah nanti. Ini tujuannya merupakan untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan arah tak terpisahkan dari Indonesia, ” kata Bambang Soesatyo.

Pertemuan Jokowi dan tokoh Papua

Berawal dari kedatangan 61 karakter Papua di Istana

Saleh Sangadji, salah satu dari 61 orang yang diundang presiden itu, pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan klub wilayah itu dengan birokrasi.

Saleh, masyarakat Kabupaten Mappi, mengatakan saat itu perwakilan masyarakat Papua Selatan betul minim di level pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi di Jayapura.

Real, katanya terdapat perbedaan budaya antara masyarakat di Papua Selatan dengan mereka yang tinggal di mengadukan.

Dengan pemekaran daerah, ia berharap sarjana-sarjana asli Papua Selatan dapat mengambil posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.

Taat menambahkan, ia yakin pemekaran daerah akan membawa peningkatan ekonomi, juga kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebulan setelah kedatangan 61 karakter Papua, tepatnya pada 29 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran provinsi Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurutnya, dibanding kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadi provinsi baru merupakan Papua Selatan.

“Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Tersebut yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke, ” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, 29 Oktober 2019.

rencana

Ide pemekaran ditentang masyarakat adat dan akademisi

Ketika gagasan pemekaran muncul, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak pernah mengusulkan atau dilibatkan oleh negeri pusat dalam perencanaan tersebut.

Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural dengan mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — memandang pemekaran wilayah bukan solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua.

“Mayoritas dari 250 suku sah Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus saja, orang asli Papua tetap menderita, ” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.

Pelaksanaan otsus yang belum optimal juga menjadi dasar argumen sejumlah akademisi dalam menentang gagasan pemekaran wilayah di Papua.

Patuh Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang, sebelum jauh membentuk pemerintahan daerah hangat yang bakal menyedot anggaran negeri, pemerintah seharusnya lebih dulu melaksanakan secara rinci peta jalan pendirian Papua.

“Yang paling mendesak adalah aksi pemerintah terkait dana otsus. Yang ditunggu, apa strategi pemerintah sesudah dana otsus selesai? ” kata pendahuluan Robert, Oktober 2019 lalu.

“Janji otsus membuat rakyat Papua lebih sejahtera, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api. ”

“Alasan Papua luas dan persoalannya begitu pelik sehingga pemekaran dianggap solusi, mampu saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul, ” ujar Robert.

Papua

Dari segi regulasi, sebutan Robert Endi Jawang, pemekaran wilayah tidak dapat dilakukan karena peraturan pelaksana UU 23/2014 tentang otonomi daerah belum disahkan.

“Tanpa dua peraturan pemerintah itu tidak boleh tersedia pemekaran. Papua dianggap khusus, tapi tetap harus mengikuti norma UU 23/2014. ”

“Kalau dimekarkan di asing rancangan, hal serupa nanti wajib berlaku juga untuk daerah lain dari Aceh, Jogja, dan Jakarta, ” kata Robert.

Sebelumnya, di tarikh 2008, pemerintah melakukan pemekaran kepada Kabupaten Nduga, yang dulunya ialah bagian dari Kabupaten Jayawijaya.

Namun, masa ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua.

Nduga, menurut catatan Institusi Pusat Statistik (BPS), juga adalah satu dari 10 kabupaten pada Papua dengan indeks pembangunan pribadi terendah di Indonesia.

Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kekurangan Papua meningkat 0, 1% ke angka 27, 53 atau yang tertinggi di Indonesia, menurut keterangan BPS.

Sebagai perbandingan, angka kemiskinan secara nasional rata-rata berada di angka 9, 41.

About Author


Kenneth Sanders