Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua diduga libatkan ‘oknum aparat’, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua diduga libatkan 'oknum aparat', kata Menkopolhukam Mahfud MD

senapan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa tersedia “dugaan keterlibatan oknum aparat” pada pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua meskipun ada juga peluang dilakukan pihak ketiga.

Mahfud MD menyampaikan pernyataan itu pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada dugaan melibatkan aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kemungkinan pihak ketiga itu tidak mampu dihindari karena kan waktu itu dugaan-dugaan yang muncul di sungguh ada yang menduga aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga tersebut kan teori konspirasi saja, KKB yang membunuh lalu nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja kemungkinan itu.

“Tapi lihat belakang rangkaian fakta yang dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] tersebut tadi seperti apa. Itu bakal mengarahkan ke situ, ” jelas Mahfud MD kepada para wartawan.

Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Daerah Papua.

“Iya betul. Dia sendiri dalam kandang. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Nusantara, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam pada kandang babi tersebut.

Socratez S Yoman yang menyebut dirinya Presiden Institusi Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) menuduh TNI berada di balik kematian Yeremia.

Kelompok yang menamakan diri Prajurit Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Tengah itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ & mengatakan ini sebagai upaya kaum bersenjata di Papua menarik mengindahkan dalam momen sidang umum PBB.

Silih tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja pada Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

anggota TNI

Selain kejadian pembunuhan Pendeta Yeremia, Mahfud MD juga memaparkan laporan TGPF mengenai insiden pembunuhan dua personel TNI dan seorang warga sipil.

“Informasi & fakta-fakta menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada peristiwa pembunuhan dua aparat bertanda Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak nyata dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi pada 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini bukan untuk pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan pro yustisia.

“Nanti kami salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak adat.

“Menyangkut tindakan pidana yang berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang valid tanpa pandang bulu. Dan untuk tersebut pemerintah meminta Kompolnas untuk menguasai proses selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam rangka pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan keluarga dan masyarakat adat buat memeriksa TNI, itu nanti hendak dilihat dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, siapa yang perlu dimintai fakta, siapa yang tidak, ” tambahnya.

Satu dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam menyarankan kepada pemerintah, kepada presiden, pada TNI/Polri, agar daerah yang masih kosong dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi buat menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

papua

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan satu-satunya pihak yang melakoni pengumpulan fakta.

Komnas HAM melakoni pengkajian secara terpisah dan tidak dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Dalam keterangannya kepada para wartawan pekan lalu, Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan segera menganalisis berbagai informasi saksi dan temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Presiden, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” kata Anam.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas PEDOMAN untuk menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan itu temuan Komnas PEDOMAN.   Tapi bila ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang saya baca itu memang    ada rangkaian peristiwa. Sejak lama bahkan, bukan hanya September, tapi dari beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang saya kira tersebut temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Akan tetapi biarlah nanti yang Komnas PEDOMAN fokusnya ke sana.  

“Nanti dilihat, apa yang ditemukan amtenar, apa yang ditemukan Komnas PEDOMAN, dan kita juga punya. Kalau peristiwanya sama dan sama-sama ingat-ingat, saya kira faktanya juga mau sama, ” papar Mahfud MD.

Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, sudah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh dominasi negara yang menewaskan 96 objek jiwa.

Dari jumlah tersebut, hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan dua di antaranya adalah pengadilan militer yang mati untuk publik.

About Author


Kenneth Sanders