Pendirian ibu kota baru: Negeri didesak tunda groundbreaking tahun 2021 dan fokus tangani pandemi

Promo menarik pada undian Data HK 2020 – 2021.

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Nusantara

4 jam yang lalu

ibu kota baru

Sumber gambar, Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Negeri didesak untuk fokus mengerjakan pandemi Covid-19, dan menunda pembangunan ibu kota negeri baru di Kalimantan Timur tahun ini, sebagaimana dengan direncanakan Badan Perencanaan Pendirian Nasional (Bappenas).

Saat ini, pemerintah pusat menggodok draf RUU Ibu Kota Negara Baru sebagai landasan proyek itu dan akan segera mengajukannya ke DPR untuk dibahas, sirih juru bicara Presiden.

DPR sendiri sudah menjadikan RUU itu sebagai satu diantara prioritas program legislasi nasional tahun ini.

Rencana ini diperkirakan akan makan biaya sekitar Rp500 triliun, yang pembiayaannya akan dilakukan melalui skema APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan menggunakan pihak swasta.

Menurut peneliti ekonomi dan beberapa fraksi dalam DPR, biaya itu sepantasnya difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga.

Sementara, taat pemerintah, proyek itu malah bermanfaat memulihkan ekonomi masyarakat yang anjlok akibat pandemi.

‘Segera masuk DPR’

Bappenas berencana buat melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan istana negara di lokasi pokok kota yang baru dalam Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini.

Utusan Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengutarakan pembangunan akan dimulai setelah RUU Ibu Kota Negara, yang diajukan oleh negeri, disahkan DPR.

Rencana RUU itu sendiri datang saat ini masih tersedia di tangan presiden serta kata Rudy, akan disusun pemerintah dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19.

“Pak presiden akan menyerahkan RUU ini kalau arahnya sudah jelas. Memang tujuan istimewa pemerintah ya untuk mengontrol pandemi Covid dulu.

Cuma membentuk pembangunan ibu kota negara baru ini juga mampu sebagai penggerak ekonomi, ” ujar Rudy pada Kamis (25/03).

Kalimantan

Sumber tulisan, ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sementara itu, Juru Kata Presiden Fadjroel Rahman mengutarakan pemerintah akan segera menyelesaikan draf RUU Ibu Praja Negara.

“Segera mengakar [ke DPR], ” ujarnya tanpa menjabarkan lebih sendat kapan penyerahan akan dikerjakan.

DPR sudah meluluskan RUU ini ke di dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk tahun 2021, meski tiga fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Kelompok Demokrat, dan Partai Keterangan Nasional (PAN) mengkritik pembahasan RUU itu di sedang pandemi.

Kalimantan

Sumber tulisan, KURUN FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Anggota DPR fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan proyek itu mestinya ditunda karena menyedot anggaran besar.

Pembangunan ibu kota Negara baru disebut akan makan biaya hingga Rp500 triliun. Sekitar 20% dari mutlak itu, atau Rp100 triliun, direncanakan untuk dibebankan pada APBN.

Skema lainnya yang akan digunakan adalah Kerja Sama Pemerintah serta Badan Usaha atau KPBU, yang umumnya melibatkan BUMD dan BUMN, juga ada mekanisme pembiayaan swasta.

ibu kota

Sumber gambar, Dok. Kementerian PUPR

Menurut Herman Khaeron, saat ini, pemerintah harusnya fokus pada wabah dan pemulihan akibat pandemi Covid-19.

“Untuk vaksin, kita butuh dana besar… Kemudian kalau kita memiliki reorientasi baru untuk membangun, bangunlah kawasan-kawasan industri saja, tunggu dulu daya beli masyarakat meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, ekonomi tertopang stabil, sumber-sumber pendapatan negara sudah meningkat.

“Itu lah saat rasional untuk membangun ibu kota baru, kalau memang itu dianggap urgen, ” ujarnya.

Ia menambahkan kajian mendalam soal pemindahan ibu kota baru masih dibutuhkan, mengingat pemindahan ibu kota tak hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi juga pemindahan seluruh aparatur negara ke kota yang baru.

‘Tidak urgen’

Hal yang sama diungkapkan peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Suryaningrum, yang menyebut proyek pembangunan ibu kota negara baru tidak urgen.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Pemulihan ekonomi, katanya, bisa dilakukan dengan cara lain, seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah dan tak harus dengan memindahkan ibu kota.

“Beresin dulu nih Covid. Kalau sudah beres Covid, baru infrastruktur dan itu tidak harus dilakukan dengan pindah ibu kota.

“Pembangunan infrastruktur misalkan dapat dilakukan dengan membuka akses transportasi, seperti dalam hal trans Sumatera. Ibu kota di mana pun asal tak Jawa-sentris pembangunannya akan lebih baik. Ada pemerataan ekonomi, ” ujarnya.

Namun, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengatakan yakin proyek ini akan mampu menggerakan ekonomi, salah satunya karena akan membuka banyak lapangan pekerjaan.

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur resmi diumumkan pada tahun 2019.

Pemerintah mengumumkan sejumlah alasan pemindahan, dari masalah ketidakmerataan ekonomi hingga beban lingkungan di Pulau Jawa.

Sejak pertama digulirkan, proyek ini banyak dikritik, termasuk oleh aktivis lingkungan, yang khawatir pemindahan ibu kota akan merusak lingkungan di Pulau Kalimantan.

2px presentational grey line

Pemerintah sebelumnya menyusun garis waktu untuk pembangunan ibu kota baru, sebagai berikut:

  • 2017-2019: Penyusunan dan penyelesaian kajian
  • 2020: Penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan masterplan kota, perencanaan kawasan
  • 2021: Penyediaan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan, dan groundbreaking pembangunan ibu kota baru
  • 2022-2024: Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan ibu kota negara
  • 2025-2029: Pembangunan ibu kota negara

Namun, pemerintah mengatakan jadwal itu mungkin akan meleset karena pandemi Covid-19.

2px presentational grey line

About Author


Kenneth Sanders