Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai ‘paling efektif’

Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai 'paling efektif'

Pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020 di TPS 18, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020)

Seiring masa kampanye Pemilihan Besar Daerah (Pilkada) dimulai pada Sabtu (25/09), para pasangan calon membongkar-bongkar siasat untuk mengumpulkan dukungan asosiasi dalam situasi pandemi covid-19.

Premi Pemilihan Umum (KPU) telah menimbulkan revisi aturan yang melarang gerakan dengan cara menciptakan kerumunan masa seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka.

Dengan sebagian besar kampanye diperkirakan akan dilancarkan di dunia imajiner, organisasi pemantau pemilu memperingatkan hendak bahaya konten disinformasi dan informasi bohong.

Bagaimanapun, tidak semua kandidat pada Pilkada serta-merta mengalihkan kampanye mereka ke media sosial.

Tatap muka dinilai lebih efektif

Pilkada akan diselenggarakan dalam 9 Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih.

Kampanye dijadwalkan dimulai dalam 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai di 6-8 Desember.

Dari tim pemenangan pemilu yang dihubungi BBC News Indonesia, tim pasangan calon dalam pemilihan walikota Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo alias Bajo mengatakan belum berencana menggelar kampanye secara daring.

Ketua Awak Pemenangan Bajo, Sigit Prawoso, menilai kampanye online tidak efektif untuk mengambil dukungan.

Dua pasangan calon peserta Pilkada Solo

“Saat ini belum mengarah ke kesibukan daring atau online . Buat saya kampanye daring tidak membuat elektabilitas naik, elektabilitas cukup teman-teman sosmed yang melakukannya, ” ujarnya kepada Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Kota Solo.

Menurutnya, kampanye dengan tatap muka tetaplah yang paling efektif. Namun itu pun bukan dilakukan dengan orasi di hadapan kerumunan massa melainkan pendekatan dari rumah ke rumah.

“Kita semasa ini sudah melakukan personal approach kepada masyarakat. Kita datangi satu bola lampu satu. Kita door to door masih dilakukan sampai detik ini. Bakal kami itu lebih berarti sejak kampanye dalam bentuk apapun, ” tegasnya.

Sigit mengklaim pendekatan tersebut manjur. Hal itu, lanjutnya, terbukti sebab keberhasilan pasangan independen tersebut memperoleh dukungan dari masyarakat dan lulus ke kontestasi Pilkada Solo jadi penantang anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan bahan wakilnya Teguh Prakosa.

Niat untuk tentu mengadakan kampanye secara offline juga diungkapkan tim pemenangan salah satu bagian calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit-Indra Catri.

Supardi mengatakan pihaknya tetap berencana menggelar pertemuan fisik, di samping kampanye virtual — tentunya dengan mengedepankan aturan kesehatan Covid-19 serta tidak mengenai aturan yang ditetapkan KPU.

Sejumlah pelajar dan mahasiswa mengikuti proses belajar mengajar dalam jaringan (daring) di atas pengunungan supaya bisa mendapat sinyal di Desa Cangai, Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh, Rabu (26/8/2020)

“Kenapa ada pertemuan fisik? Sebab, banyak daerah dalam Sumbar ini yang belum memiliki akses internet. Inilah yang bakal menjadi catatan bagi para pasangan calon agar kampanye yang dikerjakan bisa tepat sasaran, ” tuturnya kepada Agus Embun yang mengadukan untuk BBC News Indonesia dari Kota Padang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengidentifikasi buruknya infrastruktur internet sebagai salah satu masalah yang bisa mengganggu proses Pilkada tahun ini.

Sebanyak 67 kabupaten/kota tergolong dalam rawan tinggi pada arah ini.

“Tingkat pilgub, seluruh provinsi yang menyelenggarakan termasuk dalam rawan mulia. Urutannya adalah Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam laman resmi Bawaslu.

Persuasi daring diutamakan

Pada hari Rabu (23/09) KPU menetapkan Peraturan Peraturan Persen Pemilihan Umum no. 13 tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya.

Urusan 58 dalam peraturan baru membuktikan para kandidat dalam Pilkada langsung 2020 harus mengutamakan kegiatan persuasi di media sosial dan media daring.

Jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan jalan daring, maka dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta menerapkan protokol kesehatan buat mencegah penyebaran Covid-19.

Pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang awak kampanye melaksanakan kegiatan yang lazimnya mengumpulkan massa dalam jumlah tinggi seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020).

Kandidat yang melanggar mau mendapat sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye, beserta larangan melakukan metode kampanye dengan dilanggar selama tiga hari.

KPU juga membatasi penayangan iklan kampanye dalam media sosial dan media daring hanya selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang pada agenda 6 Desember.

Anggota KPU-RI Dewa Raka Sandi dalam diskusi online yang digelar Perludem pada hari Senin (21/09) mengatakan bahwa kampanye di jalan sosial dan media daring dibiayai oleh pasangan calon sendiri.

Ia menjelaskan bahwa nantinya partai politik maupun gabungan dapat membuat akun sendiri di media sosial. Pada level pemilihan provinsi KPU mengizinkan 30 akun resmi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota 20 akun.

Bahaya hoaks

Kampanye dalam media sosial mungkin bisa lebih menjangkau para pemilih. Masyarakat serupa dapat dengan mudah menyampaikan iktikad mereka lewat komentar di unggahan-unggahan para paslon.

Namun, dengan sebagian tumbuh kampanye beralih ke ruang maya, ancaman disinformasi dan berita bohong atau hoaks semakin nyata & bisa membuat masyarakat semakin terpolarisasi.

Perserikatan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyerukan perlunya pengaturan terkait kejernihan dan konten di media sosial.

“Jadi misalnya ada iklan-iklan di jalan sosial, itu dilaporkan secara transparan – biayanya berapa, siapa yang membiayai, ” kata direktur eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada BBC News Indonesia.

“Juga kontennya. Misalnya konten-konten seperti hoaks, berita bongak, disinformasi, misinformasi, fitnah… tentu tak diperbolehkan. ”

Pembatasan jumlah akun & waktu penayangan iklan, menurut Khoirunnisa, tidaklah efektif karena “di medsos itu ditutup satu tumbuh seribu”.

“Nah daripada itu ditutup dan masyarakatnya justru dapat informasi dari buzzer kan lebih baik mereka sanggup informasi dari akun resmi bagian calon, ” ujarnya.

Bawaslu koordinasi secara Kominfo dan platform

Dalam menjalankan pengawasan kampanye di dunia maya, Institusi Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) mengatakan telah berkoordinasi dengan Departemen Komunikasi dan Informatika serta bermacam-macam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain.

“Jalur temuan bisa ditemukan tim pengawas kita yang juga mengawasi medsos, dan selalu jalur informasi awal dari umum, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin dalam pesan terekam kepada BBC News Indonesia.

Afifudin membaca, koordinasi yang dijabarkan dalam Memorandum of Agreement dengan Kemenkominfo serta platform diharapkan bisa mempercepat penindakan terhadap berita bohong atau disinformasi.

“Karena tidak semua kuasa penindakan di kita, ” imbuh Afifudin.

Hentikan Twitter pesan, 1

Lompati Twitter pesan, 1

Dengan umum, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat imbauan, menerapkan langkah pencegahan, dan berkoordinasi dengan tim sukses paslon untuk mengesahkan aturan dipatuhi.

Jika tidak, lanjut Afifudin, maka Bawaslu akan menindak sesuai kewenangannya.

“Aturan sudah ada, kewajiban sesuai peran masing-masing harus dimaksimalkan. Penyelenggara, peserta, dan pemilih harus sama-sama mematuhi protokol, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengucapkan bahwa ada beberapa peraturan yang bisa dijadikan pendekatan hukum institusi pengawas itu dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan.

Peraturan tersebut antara asing UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan hukuman administratif berupa peringatan dan kompensasi administratif; serta KUHP Pasal 212 dan Pasal 218 yang dikaitkan dengan kerumunan massa saat tahapan Pilkada dengan ancaman hukuman kurungan dan denda.

About Author


Kenneth Sanders