Pilkada Boven Digoel ditunda karena bahan pernah korupsi, pemilihan kepala wilayah di 10 wilayah Papua lain tetap berjalan

Pilkada Boven Digoel ditunda karena bahan pernah korupsi, pemilihan kepala wilayah di 10 wilayah Papua lain tetap berjalan

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SDY 2020 – 2021.

2 jam yang berarakan

Papua

Pemilihan kepala daerah pada Kabupaten Boven Digoel, Papua, yang semestinya berlangsung 9 Desember besok ditunda.

Satu hari menyambut pemungutan suara, belum ada kesimpulan atas gugatan calon bupati Yusak Yaluwo yang dicoret karena pernah dipenjara dalam kasus korupsi. Karenanya, KPU belum mencetak surat bahana untuk pilkada kabupaten itu.

Akhir November lalu kericuhan pecah di Boven Digoel setelah keikutsertaan Yusak digugurkan. Pendukungnya merusak sejumlah tempat dalam kabupaten itu dan bentrok dengan kepolisian.

Rumah calon petahana, Chaerul Anwar, juga dibakar massa. Peristiwa tersebut terjadi di tengah penolakan beberapa kelompok terhadap calon bupati yang mereka anggap ‘pendatang’.

Selebihnya, pilkada dalam 10 daerah lain di Papua tetap akan digelar. KPU mengklaim telah mendistribusikan surat suara ke berbagai wilayah itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boven Digoel, Selasa (08/12), dijadwalkan akan membacakan hasil konvensi gugatan yang diajukan Yusak. Tetapi dengan alasan gangguan jaringan internet, sidang putusan itu ditunda sehari.

Cara sidang di Bawaslu yang bergulir hingga jelang hari pencoblosan itu, kata Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay, menjadi dasar penundaan pilkada Boven Digoel.

“Kami untuk sementara memurukkan tahapan pilkada karena ada sesi sengketa di Bawaslu. Karena sidang itu kami juga tidak cap surat suara, ” kata Theodorus via telepon.

“Kami tunggu putusan Bawaslu, lalu berkonsultasi ke KPU RI, baru kami bisa menjadwalkan kembali pelaksanaan tahapan berikutnya, ” ujarnya.

Janji ini, menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, untuk menghormati benar peserta pilkada menggugat pencoretan kontribusi mereka. Arief berkata, hak untuk menggugat KPU itu dijamin UNDANG-UNDANG Pilkada.

Adapun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut penundaan ini diputuskan lewat forum musyarawah berbagai lembaga terkait.

Yang jelas, kata Tito kepada pers di Jakarta, Pilkada Boven Digoel akan tetap berlaku.

Papua

Warga sempat khawatir

Masa liputan ini disusun, kepolisian meminta situasi ibu kota Boven Digoel, Tanah Merah, kondusif.

Walau aliran massa tidak lagi muncul setelah kericuhan pekan lalu, sebanyak 500 personel Polri-TNI disiagakan di kantor-kantor pemerintahan, termasuk milik KPU & Bawaslu kabupaten.

Pernyataan itu dikatakan Kapolres Boven Digoel, AKBP Syamsurizal.

“Kami mengimbau warga untuk tidak melakukan lagak destruktif. Dari awal kami sudah melakukan pendekatan persuasif ke semua kelompok, ” ucapnya.

Usai kericuhan kelanjutan pencoretan Yusak pekan lalu, rapat koordinasi terbatas tingkat menteri digelar di Jakarta. Forum di jawatan Kemenko Polhukam itu hanya buat membahas penegakan hukum terkait Pilkada Boven Digoel.

Tito Karnavian, Menteri Di dalam Negeri yang pernah menjabat Kapolda Papua, menilai bantuan personel kepolisian perlu dikirim ke Boven Digoel jika konflik kembali pecah.

Pencegahan, sirih Tito, perlu dilakukan karena akses menuju Boven Digoel dari kota-kota besar memakan waktu beberapa tanda.

“Aparat keamanan juga akan melakukan antisipasi termasuk pada saat pelaksanaan kalau memang nanti potensi kekerasan ataupun konfliknya dianggap ada, ” ujarnya seperti dilansir Petunjuk. com .

Papua

Hiruk-pikuk Pilkada Boven Digoel sempat menerbitkan kecemasan warga setempat. Beberapa keadaan setelah kericuhan pecah pekan berserakan, pertokoan di Tanah Merah menutup, kata Vincent, warga lokal.

Namun Vincent berkata aktivitas masyarakat berangsur lazim. Dia melihat aparat keamanan tampak berkeliling kota secara rutin.

“Orang-orang sempat takut dan kios- kios yang tutup sekarang sudah buka teristimewa. Kantor pemerintah sempat tidak buka, tapi hari ini sudah beraktivitas biasa, ” ujar Vincent.

Protes terkaan pencaplokan tanah ulayat ditunda

“Beberapa bintik seperti kantor KPU, Bawaslu, Dinas Kominfo, dan tempat umum yang dijaga ketat aparat. Mungkin itu takut setelah pengumuman Bawaslu ada pihak yang tidak terima, ” katanya.

Di sisi lain, dinamika pilkada ini memaksa kelompok adat di Boven Digoel menunda unjuk menemui terkait dugaan pencaplokan tanah ulayat oleh perusahaan.

Hal ini dikatakan Franky, perwakilan suku Awuyu.

“Saya terganggu situasi ini karena saya sudah menyiapkan aksi tanggal 1 Desember berantakan untuk memperjuangkan tanah adat, ” ujar Franky.

“Baru-baru ini perusahaan sudah masuk ke wilayah kami untuk bongkar lahan adat. Karena situasi tidak mendukung, akhirnya saya ragu untuk adakan aksi unjuk menikmati. Padahal kami harus membuat aktivitas untuk menyatakan penolakan, ” tuturnya.

Papua

Di samping kasus calon bupati Yusak Yaluwo, Pilkada Boven Digoel juga dirundung isu calon kepala daerah yang berkedudukan ‘warga asli dan pendatang’.

Majelis Kaum Papua — lembaga kultural yang mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menumpukan pencalonan calon kepala daerah dengan bukan orang asli Papua.

Calon bupati Chaerul Anwar, yang rumahnya dibakar massa pekan lalu, masuk pada pusaran isu ini. Di Pilkada Boven Digoel, Chaerul berpasangan dengan Nathalis Kaket.

Aspirasi orang asli Papua, menurut peneliti di Tim Analisis Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Nusantara (LIPI), Aisah Putri Budiatri, bakal lebih tersalurkan pada kepala wilayah yang juga berstatus orang asli.

Namun pandangan itu dianggap bentuk segregasi oleh pegiat HAM, Theo Hasegem. Adapun sejumlah partai berargumen bahwa jabatan yang wajib dijabat orang asli Papua hanyalah gubernur & wakil gubernur.

Papua

Sebelumnya, Mabes Polri menyebut pilkada pada Papua rawan konflik. Sebanyak 600 personel Brimob awal pekan itu diterbangkan ke Papua untuk menolong pengamanan pilkada.

KPU Papua menyatakan sudah mengirim surat suara ke 10 wilayah yang menggelar pencoblosan, Rabu besok, yaitu Keerom, Supiori, Waropen, Asmat, Merauke, Yahukimo, Pegununngan Kartika, Nabire, Yalimo, dan Mamberamo Awam.

KPU menyebut distribusi diprioritaskan ke kedudukan yang paling sulit diakses bagaikan Yahukimo.

Yuhikimo menjadi satu-satunya daerah di Papua yang akan menerapkan sistem noken pada pilkada ini. Patokan satu orang satu suara tidak bisa diterapkan di Yahukimo, permintaan KPU, karena jarak permukiman yang berjauhan satu sama lain pada pegunungan itu.

Wartawan di Jayapura, Yuliana Lantipo, berkontribusi untuk artikel ini.

About Author


Kenneth Sanders