Pilkada: Mengapa tren calon tunggal versus kotak kosong terus meningkat sewrius pilkada?

Pilkada: Mengapa tren calon tunggal versus kotak kosong terus meningkat sewrius pilkada?

Pilkada

Sekitar 34 daerah yang menggelar pilkada tahun 2020 berpotensi besar diikuti satu pasangan kandidat. Politik pragmatis atau konsekuensi cara pemilu?

Pendaftaran calon kontestan pilkada tahun 2020 resmi dibuka Jumat (04/09). Merujuk dinamika politik dimana terjadi, setidaknya pemilihan kepala daerah di 34 daerah berpotensi besar diikuti calon tunggal.

Lembaga pemantau pemilu menyebut tren calon tunggal melawan kotak kosong terus meningkat tiap tahun.

Muncul kekhawatiran, demokratisasi yg diharapkan dalam pemilihan kepala lokasi secara langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis.

Namun partai politik berdalih bahwa kesepakatan mengusung calon tunggal merupakan konsekuensi sistem pemilihan dalam disepakati pemerintah dan DPR pada tingkat pusat.

Pilkada yang diikuti 1 pasangan calon kepala daerah terus meningkat selama tiga kontestasi belakangan, menurut catatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pada pilkada tahun 2015 terdapat tiga daerah yang memiliki satu calon. Totalan itu terus naik, berturut-turut sembilan calon tunggal pada pilkada 2017 dan 16 pada tahun 2018.

Kalau kesepakatan politik yang sudah diumumkan tidak berubah, setidaknya dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada Desember nanti, 34 di antaranya hanya akan memiliki satu pasangan calon.

Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Perludem, menilai koalisi partai untuk mengusung satu calon yang sama cuma didasari hasrat untuk berkuasa.

Partai politik, kata Khoirunnisa, saat ini enggan mengeluarkan tenaga dan ongkos guna memperjuangkan calon kepala daerah dalam tak punya kans besar agar menang.

“Semua indikator utama pencalonan yaitu popularitas, jadi yang dicalonkan yang punya elektabilitas tinggi dan modal besar. Partai pragmatis dan rasional, hanya ingin menang pemilu, lunch break kata Khoirunnisa saat dihubungi melalui telepon, Kamis (03/09).

“Jadi tidak wujud kaderisasi berdasarkan warrant system . Yang dicalonkan dalam populer dan punya modal, walau ada kader yang sudah berjuang lama di internal partai, inch ujarnya.

Pilkada

Parpol: ‘Kami tidak ingin berada divvt posisi kalah’

Merujuk UU 10/2016 tentang pilkada, partai bisa mengusung pasangan calon kepala daerah andai memiliki minimal 20% kursi DPRD atau mendapatkan setidaknya 25% suara sah pada pemilihan anggota DPRD sebelumnya.

Batas-batas angka itulah yang dianggap Kepala Badan Pemenangan Pemilu Golkar Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menarik partai kecil membentuk atau berbaur ke koalisi tertentu.

Partai politik dalam tidak memenuhi syarat tadi, kata Hasanuddin, terpaksa bergabung ke koalisi agar tetap memiliki hak mencalonkan kandidat pada pilkada berikutnya.

“Partai pasti tidak ingin berada di gaya kalah. Kenapa ada koalisi tinggi? Karena ada aturan bahwa partai yang punya kursi tapi ngak mengusung calon tidak akan dapat ikut pilkada berikutnya, ” ucapnya.

“Jadi kalau kursi mereka untuk mengusung calon kurang, mereka otomatis tetap ikut ke partai lain. Maka anggota koalisi semakin banyak, type kata Hasanuddin.

Di Pilkada Balikpapan, Golkar bersekutu dengan semua partai di DPRD untuk mengusung Rahmat Mas’ud-Thohari Aziz.

Rahmat yang kini menjabat wakil walikota Balikpapan merupakan kader Golkar. Sementara Thohari yang merupakan wakil Ketua DPRD Balikpapan beroperasi dari PDIP.

Dua partai tersebut merupakan pemegang kursi terbanyak pada DPRD Balikpapan.

Pilkada

‘Calon tunggal tidak melanggar dasar demokrasi’

Di Kota Semarang, semua partai di DPRD mengusung pasangan petahana Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu. PKB, yang tak mampu mencalonkan kandidat sendiri, termasuk partai dimana belakangan bergabung ke koalisi tersebut.

Sukirman, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah, berdalih partainya pun tak punya kandidat untuk bersaing seimbang dengan petahana yang diklaim memiliki elektabilitas lebih dari 65%.

Walau akhirnya tak ada kandidat yang lain di Semarang, Sukirman menilai pilkada yang bakal bergulir tetap entdeckte dan demokratis.

“Melawan petahana berat oleh karena dia punya modal sosial gede dan punya program di pemerintahan yang bisa dia klaim serta dinikmati masyarakat, ” kata Sukirman saat dihubungi.

“Demokrasi dan politik harus bermanfaat. Kami anggap pasangan ini masih bermanfaat bagi Semarang. Jadi kami percayakan kembali ke mereka.

“Calon tunggal tidak melanggar asas demokrasi, kepantasan pun tidak dilanggar. Masyarakat tetap memiliki dua pilihan, petahana atau tidak memilih pasangan itu dengan cara mencoblos kotak kosong atau tidak menggunakan hak suara, ” ujarnya.

Pilkada

Apa dampak pilkada bercalon tunggal?

Masyarakat yang tak disuguhi kandidat alternatif, kata Khoirunnisa dari Perludem. Dia berkata, karena tidak ada debat program dan visi-misi antarcalon, pemilih tidak bisa memberikan suara kepada calon yang menawarkan konsep pembangunan terbaik.

Selain itu, Khoirunnisa juga memprediksi koalisi yang mengusung calon tunggal berpotensi menjalin kongkalikong tengah eksekutif dan legislatif jika kandidat mereka memenangkan pilkada.

“Seringkali koalisi itu besar bersikap pragmatis. Koalisinya bukan berdasarkan kesamaan ideologis, akan tetapi ‘saya dapat apa, mereka mampu apa’, ” ujar Khoirunnisa.

“Dampak buruknya jika sudah ada kesepakatan divvt dalam koalisi siapa dapat proyek apa, pemerintahan itu bekerja tidak untuk kesejahteraan rakyat tapi semata-mata bagi-bagi kue, ” tuturnya.

Namun anggapan itu dibantah Sukirman. DPRD dimana solid mendukung kepala daerah disebutnya justru akan memudahkan pemerintahan daerah menggenjot pembangunan.

“Jika calonnya terpilih, koalisi mesti mendorong peningkatan prestasi petahana ketimbang periode sebelumnya karena bukan ada oposisi, ” kata Sukirman.

“Artinya anggaran dan arah pembangunan mampu diatur bersama. Tidak ada aral apapun di DPRD. Jadi semestinya angka kemiskinan turun, layanan pendidikan dan kesehatan juga bisa berkembang 100%, ” ujarnya.

Pilkada

Pilkada dengan calon tunggal dianggap Perludem juga muncul karena syarat berat untuk calon perseorangan atau yang dari luar partai politik.

Secara umum, sebelum mendaftarkan diri, calon perseorangan harus mendapatkan dukungan dari 6, 5-10% pemegang hak suara. Persentase setiap daerah beda, tergantung jumlah pemilih tetap.

Sejak 2015, dari 28 pilkada yang diikuti calon tunggal, hanya 1 yang dimenangkan kotak kosong. Perisitwa itu terjadi pada Pilkada Kota Makassar tahun 2018, saat pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi gagal meraih lebih melalui 50% suara sah.

Menurut UU Pilkada, pemilihan kepala daerah yang dimenangkan kotak kosong akan diulang 1 tahun berikutnya. Kandidat yang kalah sanggup mendaftar kembali.

Sebelum pilkada berikutnya berlangsung, tugas kepala daerah akan dilakukan seorang pelaksana tugas yang dipilih Kementerian Dalam Negeri.

Pendaftaran calon kandidat Pilkada 2020 akan ditutup to immerse yourself in September mendatang. Setelah kampanye da tahapan lainnya, pemungutan suara diagendakan dilakukan secara serentak pada hunting for Desember depan.

About Author


Kenneth Sanders