Proyek lumbung pangan di lahan gambut dituding ancam kebakaran lahan, KLHK sebut justru dapat meminimalisir bahaya

Proyek lumbung pangan di lahan gambut dituding ancam kebakaran lahan, KLHK sebut justru dapat meminimalisir bahaya

food estate

Organsasi lingkungan, Walhi, menyebut proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah seluas 165. 000 hektar mengancam lahan gambut sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.

Tapi pemerintah mengklaim risiko kebakaran justru bisa diminimalisir kausa lahan tersebut tak lagi ditelantarkan dan nantinya akan dikelola dengan teknologi pertanian yang tanpa membakar.

Sementara itu warga Desa Wujud Jaya, di Kabupaten Kapuas, menodong pemerintah membenahi saluran air terlebih dahulu untuk membereskan banjir tahunan yang menenggelamkan pemukiman dan lahan mereka.

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono, menyebut proyek food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas berpotensi merusak lahan gambut yang sedang direhabilitasi.

Pasalnya lahan gambut yang kini digunakan untuk lumbung pangan ialah lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang terlantar akibat order serupa di masa pemerintahan Soeharto tahun 1995.

Sejak itu, taat Dimas Hartono, lahan eks PLG yang terlantar tersebut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan hingga sekarang.

“Jika lahan gambut itu dirusak lagi berdampak pada lokasi-lokasi yang gambutnya bagus dan menambah susunan kebakaran, ” ujar Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono pada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (24/09).

Sejauh pengamatannya, sejak proyek food estate tersebut pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo pada Juni silam, negeri tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun berdiskusi dengan pegiat lingkungan.

Selain itu pemerintah pusat dan daerah tidak pernah membuka kajian dunia atas proyek tersebut.

Dimas mengutarakan kalau lahan eks PLG pas digunakan untuk menanam padi serta tanaman holtikultura, harus memperhatikan pas kondisi gambut.

Ia menambahkan tidak semua lahan gambut bisa ditanami.

“Memang gambut di bawah satu meter bisa dibudidaya tapi lihat zaman apakah di bawah gambut itu mengandung pasir dan pirit (senyawa sulfur). Kalau iya, tidak bisa dikelola, ” imbuhnya.

food estate

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas menyarankan pemerintah agar memaksimalkan lahan pertanian warga ketimbang membuka lahan gambut baru.

Ia menyatakan kebanyakan lahan yang dikelola warga terkendala status izin yang berkecukupan di kawasan hutan.

“Kenapa tidak dimaksimalkan lahan warga? Diidentifikasi jenis pangan apa saja yang ditanam masyarakat? Beruapa jumlah produksi? Luasannya berapa. ”

KLHK: ‘jika dimanfaatkan kebakaran bisa diminimalisir’

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, mengakui lahan yang digunakan buat proyek lumbung pangan saat itu merupakan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang dulu juga dicanangkan untuk proyek serupa pada masa presiden Soeharto.

Luasnya mencapai 1, 4 juta hektar dan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

Akan tetapi, berdasarkan uraian KLHK dan Bappenas serta Pemprov Kalimantan Tengah, dari luasan satu, 4 juta itu setidaknya 700. 000 hektar masuk dalam kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan holtikultura.

Alue Dohong mengatakan kontur lahannya sebagian gembung tanah mineral dan gambut tipis atau ketebalannya kurang dari 100 sentimeter.

“Sisanya memang untuk pelestarian, itu daerah-daerah gambut dalam, ” tutur Wakil Menteri Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong kepada BBC.

Hanya saja karena semenjak 1995 tidak dimanfaatkan, katanya, kerap terjadi kebakaran.

food estate

Ia juga mengatakan negeri berniat mengelola kembali lahan bekas PLG tersebut untuk digunakan sebagai lumbung pangan seluas 165 seperseribu hektar. Harapannya bisa meminimalisir kebakaran lahan dan hutan.

“Dulu terlantar makanya terbakar. Kalau dimanfaatkan bisa meminimalisir kebakaran. Jadi pemerintah tahu serta punya data yang kuat bahwa kegiatan food estate di Kalimantan Pusat kita lakukan juga proses rehabilitasi gambut dalam. ”

Pada tahap asal proyek food estate yang dimulai di dalam Oktober mendatang, pemerintah menyiapkan 30. 000 hektar di Kabupaten Kembali Pisau dan Kapuas. Seluruh zona itu, katanya, akan ditanami pari.

“Tahun ini 30. 000 hektar dengan sebagian adalah sudah eksisten ladang ada juga yang irigasinya elok. Tapi ada juga yang perlu rehabilitasi irigasi sedikit. ”

Untuk pengerjaan lahan pertanian, pemerintah akan memakai teknologi baru yang tidak menghasut. Selain itu memakai pupuk organik. Dengan begitu, petani tak perlu membakar lahan gambut.

Selain di Kalimantan Tengah, pemerintah akan memperluas lokasi proyek lumbung pangan hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

Presiden Jokowi berkata, proyek tersebut merupakan bagian sebab penyediaan cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Selain juga mengurangi ketergantungan pada impor.

Tak cuma padi, pemerintah juga bakal mengembangkan tanaman singkong, jagung, dan peternakan. Sebab itu, Jokowi meminta Kementerian Agraria agar membereskan persoalan lahan.

“Masalah kepemilikan lahan kemudian ini menimbulkan perkara tapi saya yakin bisa segera dituntaskan, ” ujar Presiden Jokowi dalam video konferensi di Istana, Rabu (23/09).

food estate

Apa kata warga?

Kepala Desa Wujud Jaya di Kabupaten Kapuas, Barsuni, mengatakan warganya tidak keberatan secara proyek food estate di wilayahnya.

Sebab warga menilai, adanya proyek itu bisa membantu membenahi saluran irigasi yang menenggelamkan lahan pertanian itu jika hujan.

Pasalnya bencana banjir sering terjadi saban tahun dan menghasilkan penghidupan warga setempat berkurang.

“Yang diutamakan irigasi dulu supaya tidak ada kebanjiran, ” ujar Barsuni kepada BBC.

“Karena rugi, makin tahun bercocok tanam semakin menurun. ”

Di desa ini, setidaknya 1000 hektar lahan gambut akan ditanami pari dan akan mulai dikerjakan dalam Oktober mendatang.

Warga yang sebagian gede petani, kata Barsuni, akan dipekerjakan untuk mengolah lahan sawah.

About Author


Kenneth Sanders