Vaksinasi Covid-19 ‘dipercepat’ November, pemerintah nanti ‘kepastian’ dari BPOM dan MUI, pengamat: ‘jangan terburu-buru’

Vaksinasi Covid-19 'dipercepat' November, pemerintah nanti 'kepastian' dari BPOM dan MUI, pengamat: 'jangan terburu-buru'

Uji coba vaksin

Kementerian Kesehatan menargetkan penyuntikan mula-mula vaksin Covid-19 akan dilakukan akhir November, setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ustaz Indonesia (MUI) beserta Kementerian Keyakinan memastikan keamanan dan kehalalan vaksin buatan China tersebut.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Achmad Yurianto, Senin (19/10), mengatakan tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian Petunjuk telah berangkat ke China.

Mereka menyelenggarakan perjalanan ke China untuk mengabulkan inspeksi terhadap tiga produsen vaksin yakni CanSino, Sinovac, dan Sinopharm.

Tujuannya untuk mendapatkan data hasil uji klinis fase tiga yang dilakukan di sejumlah negara semacam di Turki, Kanada, dan Uni Emirat Arab, katanya.

Sebelumnya, negeri Indonesia diminta agar tidak tergopoh-gopoh melakukan vaksinasi Covid-19 pada November di tengah ketidakpastian efektivitas & keamanan vaksin tersebut.

Berdasarkan pemantauan epidemiolog dan pakar biologi molekuler, uji klinis vaksin virus corona di beberapa negara masih berlaku atau belum selesai sehingga data keamanan dan efektivitasnya masih diragukan.

Apa perkembangan terbaru dari program ‘vaksinasi dipercepat’?

Lebih lanjut Yuri berharap, kepastian keamanan dan kehalalan vaksin itu akan keluar dalam akhir Oktober atau pekan baru November setelah kepulangan tim sejak China.

Vaksin covid 19

Jika vaksin dari tiga pembuat itu sudah mendapat lampu muda dari tiga lembaga tersebut, oleh sebab itu 9, 1 juta orang bakal mendapatkan vaksin yang diprioritaskan pada tenaga kesehatan.

“Kita berharap semua oke, ketersediaan barang sudah tersedia komitmen dari produsen vaksin status menunggu aspek keamanan.

“Artinya kita menunggu Emergency use authorization dengan dikeluarkan BPOM dan sertifikat kehalalan dari MUI, ” ujar Achmad Yurianto dalam jumpa pers online, Senin (19/10).

Yuri juga menegaskan, vaksinasi Covid-19 bukan senjata ampuh buat menyelesaikan pandemi virus corona dalam Indonesia. Karena itu, orang yang telah disuntik vaksin harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

“Kita harus pahami vaksinasi bukan lini pertama di penanggulangan penyakit pandemi Covid-19.

“Tapi vaksin ditujukan untuk memberikan kekuatan agar saat terpapar virus tak jadi sakit. Jadi mencegah menjelma sakit akibat terpapar virus, ” imbuhnya.

Dasar persetujuan penggunaan vaksinasi Covid-19 ini dikeluarkan BPOM karena alasan kedaruratan atau (Emergency use authorization) seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan serta Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

‘Harus menjamin ketenangan dan efektivitas?

Sejumlah negara sesuai Turki, Brasil, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Indonesia masih melaksanakan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19.

Khusus di Indonesia dengan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, sejauh tersebut tidak ada laporan efek tepi yang berat atau serius di antara ribuan relawan yang menerima vaksin Sinovac buatan China tersebut.

Buatan sementara itu, menurut pakar ilmu makhluk hidup molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, sebangun dengan data uji klinis periode satu dan dua yang berlangsung di negara-negara lain.

Namun demikian, katanya, bukan berarti bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat, sebab dasar program vaksinasi harus menjamin ketenteraman dan efektivitas.

“Memang dari uji klinis fase satu dan dua sekitar ini belum ada kasus maut, tapi bagaimana efektivitasnya?

“Dari bukti yang saya lihat sejauh itu belum melihat ada data efektivitas yang terpublikasi secara publik. Sekitar ini data efektivitas belum tersedia, ” ujar Ahmad Rusdan Handoyo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/10).

covid-19

Biar, jika dengan data sementara menunjukkan vaksin bikinan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dianggap efektif harus diteliti kembali apakah betul-betul mampu mencegah terjadinya “gejala berat sesudah terinfeksi”.

“Efektivitas itu bukan cuma antibodi terbentuk. Tapi apakah bisa menyekat infeksi. Sebab kalau terbukti tak efektif, yang dikhawatirkan kepercayaan umum terhadap vaksin hilang, ” tukasnya.

Karena itulah, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga otoritas yang memberi izin edar obat di Indonesia harus “berhati-hati sekali” dalam memberi lampu hijau vaksinasi Covid-19 lantaran data yang mereka pegang kemungkinan tidak lengkap.

“Otoritas BPOM, mereka harus hati-hati karena bukti yang separuh itu apakah mampu menjamin? ” ungkapnya.

‘Ini bukan keadaan kalau tidak dilakukan vaksinasi akan mati’

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan negeri tidak perlu tergesa-gesa melakukan vaksinasi di Indonesia pada November mendatang.

Sebab hingga saat ini belum ada data ilmiah yang membuktikan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Kalaupun sudah dipakai oleh beberapa negara dengan status “darurat” tidak berarti bisa diterapkan di Nusantara, kata Pandu.

Baginya, tidak tersedia kondisi genting yang mengharuskan vaksinasi.

“Ini bukan keadaan kalau tak dilakukan vaksinasi akan mati, tapi bisa ditunda, ” ujar Membuktikan Riono kepada BBC News Indonesia.

“Karena vaksin bukan solusi masa pendek. Kita tunda sampai benar-benar aman juga tidak apa-apa, kok harus terburu-buru? Kita harus pastikan aman dan efektif, ” sambungnya.

covid-19

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mengutamakan penelusuran, pengetesan, dan perawatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 seperti yang dijalankan Korea Selatan, China, dan Singapura.

“Untuk atasi pandemi bukan vaksinasi, itu cara berpikir yang salah tumbuh. Untuk atasi pandemi dengan penjagaan dan perubahan perilaku. ”

IDI: ‘Kami mendukung rencana pemerintah’

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai tenaga kesehatan yang akan memberikan vaksin dan penerima vaksin Covid-19 menyatakan akan menunjang rencana pemerintah itu selama sudah mendapat persetujuan dari BPOM.

“Harapan kami vaksin yang digunakan menutup standar keamanan dan efektivitas dan tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga bisa membantu membentuk kekebalan individu dan populasi, ” ujar Juru bicara IDI, Halik Malik kepada BBC.

Hanya saja, kata tempat, sejauh ini belum ada perencanaan detail dari Kementerian Kesehatan menghantam program vaksinasi Covid-19 mulai dari jumlah sasaran penerima vaksin tenggat lokasi yang di tuju.

“Mikro planning belum ada, itu yang nanti menggambarkan rincian lokasi, lalu tim yang akan turun, total, sasaran logistik yang diperlukan & seterusnya. ”

Akan tetapi, para tenaga kesehatan telah dilatih tentang dengan jalan apa pemberikan vaksin tersebut.

160 juta orang akan menjadi sasaran penyambut vaksin

Menko Perekonomian yang juga Kepala Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengutarakan total ada 160 juta karakter yang akan menjadi sasaran penerima vaksin virus corona.

Vaksinasi itu akan dipercepat mulai November dengan mengambil vaksin buatan Sinovac, CanSino, & Sinopharm.

covid-19

Cansino dilaporkan menyanggupi 100. 000 vaksin pada November tahun itu dan sekitar 15-20 juta buat tahun 2021.

Sedangkan Sinopharm disebut mampu mengirim 15 juta vaksin tahun ini, di mana lima juta dosis akan mulai pegari pada November 2020.

Sementara Sinovac bisa menyuplai hingga tiga juta dosisi vaksin pada akhir Desember 2020 dengan komitmen pengiriman satu, 5 juta dosis pada minggu pertama bulan depan, kemudian satu, 5 juta dosis lagi dalam Desember awal.

Direktur Jenderal Pencehahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tubuh, Achmad Yurianto, berkata pemberian vaksin tersebut akan merujuk pada bahan uji klinis fase tiga dengan diperoleh dari China, Turki, Negeri brazil, dan Bangladesh.

“Kita akan transfer data-data itu semua yang nantinya mau diberikan ke BPOM. Tanggal 15 Oktober BPOM berangkat ke China untuk mendapatkan data dari BPOM China, ” ujar Achmad Yurianto seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (13/10).

Adapun pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada paramedis, TNI/Polri sebanyak 3, 4 juta orang. Lalu unit pemerintahan mulai dari kecamatan, kampung, RT/RW sebanyak 5, 6 juta orang.

Kemudian tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sebesar 4, 3 juta orang & peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran sebanyak 86 juta orang.

About Author


Kenneth Sanders